detikNews

Mendagri Baru Akan Ada Agustus

Sejak Mendagri M Ma'ruf jatuh sakit, kursinya diisi Widodo AS sebagai pejabat ad interim. Mendagri baru akan ada pada bulan Agustus 2007.

Jumat, 20 Jul 2007 13:19 WIB

detikNews

Pemenang Pilkada DKI Harus Dulang 50% Plus 1 Suara

Berdasarkan UU Ibukota Negara yang baru disahkan DPR, pemenang pilkada DKI Jakarta harus mendulang 50 persen plus 1 suara.

Rabu, 18 Jul 2007 10:05 WIB

detikNews

Pemenang Pilkada DKI Harus Dulang 50% Plus 1 Suara

Berdasarkan UU Ibukota Negara yang baru disahkan DPR, pemenang pilkada DKI Jakarta harus mendulang 50 persen plus 1 suara.

Rabu, 18 Jul 2007 10:05 WIB

detikNews

UU 8 Kabupaten/Kota Baru Disahkan, Tepuk Tangan Membahana

Setelah cukup lama menunggu, warga di 8 wilayah di Indonesia boleh berbahagia. Rapat paripurna DPR secara resmi mengesahkan 8 RUU pembentukan kabupaten/kota

Selasa, 17 Jul 2007 15:55 WIB

detikNews

DPR Sahkan UU DKI Jakarta

Setelah sempat menjadi pro kontra, landasan hukum Pilkada DKI akhirnya ditetapkan. Rapat paripurna DPR secara aklamasi menyetujui pengesahan RUU DKI Jakarta menjadi UU.

Selasa, 17 Jul 2007 15:11 WIB

detikNews

Pemerintah Susun Aturan Teman dan Kerabat

Hubungan erat sering memunculkan conflict of interest pendorong KKN. Untuk menghindarinya, pemerintah menyiapkan RUU Etika Penyelenggara Negara.

Kamis, 05 Jul 2007 16:49 WIB

detikNews

Butuh Mendagri Baru Bahas RUU Paket Politik

Pansus RUU Paket Politik telah terbentuk. Pemerintah diharapkan segera menetapkan Mendagri Baru untuk membahas UU tersebut bersama DPR.

Selasa, 26 Jun 2007 17:37 WIB

detikNews

Tamsil Dicekal, 11 Anggota DPR Tetap 'Jalan-jalan' ke Kanada

Meskipun Tamsil Linrung dicekal, namun 11 anggota DPR tetap 'jalan-jalan' ke Kanada dengan dalih studi banding.

Jumat, 23 Mar 2007 12:16 WIB

detikNews

Muhaimin Kenalkan Pengganti Hikam Cs di Paripurna

Di awal sidang paripurna, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar memperkenalkan 10 anggota DPR baru.

Selasa, 13 Feb 2007 11:03 WIB

detikNews

AS Loloskan RUU Tersangka Teror

DPR AS meloloskan RUU yang mengatur penahanan, perlakukan, proses hukum terhadap tersangka teroris. Partai Demokrat tidak dapat membendung dukungan Partai Republik terhadap RUU yang dikritik melanggar HAM ini.

Kamis, 28 Sep 2006 06:56 WIB