detikNews

DPR Sepakati Keterwakilan Perempuan Dalam Pendirian Parpol

Syarat pendirian partai politik dalam RUU Parpol sedang digodok. Panja RUU Parpol di DPR, menyepakati keterwakilan perempuan menjadi syarat pendirian parpol.

Rabu, 07 Nov 2007 22:07 WIB

detikNews

Jaksa Agung: Laks Jadi Tersangka Sesuai Bukti pada Penyidik

Penetapan tersangka kepada mantan Menneg BUMN Laksamana Sukardi dalam kasus dugaan korupsi VLCC sesuai dengan alat bukti yang dimiliki penyidik.

Senin, 05 Nov 2007 15:51 WIB

detikNews

RUU Paket Politik Ditargetkan Selesai Akhir Desember 2007

Penyelesaian RUU paket politik yang terdiri dari RUU Parpol dan Pemilu disepakati selesai sebelum akhir Desember 2007.

Jumat, 02 Nov 2007 16:57 WIB

detikNews

Sistem Proporsional Terbuka Murni Banyak Mudaratnya

Fraksi PDIP menilai sistem proporsional terbuka murni bisa menimbulkan masalah yang lebih besar jika diterapkan pada pemilu 2009.

Rabu, 31 Okt 2007 21:17 WIB

detikNews

Lancarkan Pemilu, Agung Panggil Pansus & Baleg RUU Parpol

Untuk mengawal pesta Pemilu 2009, DPR berjanji tidak akan membebani KPU. Karenanya UU paket parpol akan diupayakan selesai akhir Desember.

Rabu, 31 Okt 2007 13:18 WIB

detikNews

Soal RUU PM, TNI Ingin Militer Terlibat dalam Peradilan Umum

Setelah tarik ulur soal pemisahan yuridiksi peradilan umum dan militer, muncul usulan peradilan koneksitas dan pelibatan hakim dan penyidik militer dalam peradilan umum (sipil).

Kamis, 11 Okt 2007 23:02 WIB

detikFinance

DPR Sahkan UU APBN 2008

DPR mengesahkan UU APBN 2008. Meski memberi catatan soal anggaran pendidikan 20%, namun DPR akhirnya sepakat porsi anggaran pendidikan APBN 2008.

Selasa, 09 Okt 2007 14:36 WIB

detikFinance

Setoran Dividen 3 BUMN Harus Diturunkan

DPR meminta rasio setoran dividen atau pay out ratio 3 BUMN yakni PT Perkebunan Nusantara, PT PGN dan PT Jamsostek diturunkan.

Senin, 08 Okt 2007 16:13 WIB

detikFinance

Dividen BUMN 2008 Rp 26 Triliun

Komisi XI DPR dan pemerintah akhirnya menyetujui potensi penerimaan dividen dari BUMN pada tahun 2008 sebesar Rp 26 triliun.

Senin, 08 Okt 2007 15:57 WIB

detikNews

DPR Harus Tolak Usulan Pembentukan Persidangan Koneksitas

DPR seharusnya menolak usulan pemerintah tetang persidangan koneksitas dalam yuridiksi peradilan militer. DPR sebaiknya memegang teguh prinsip hukum acara yang sesuai dengan hukum materiil yang telah ditetapkan UU.

Jumat, 05 Okt 2007 16:26 WIB