Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengingatkan agar omnibus law jangan melenceng dari nilai-nilai masyarakat, termasuk soal jaminan produk halal.
"Kami ingatkan untuk mewaspadai kemungkinan munculnya penumpang gelap omnibus law dalam hal ini adalah para pemburu rente," kata anggota DPR, Zainudin Maliki.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Suprihadi mengatakan, pihaknya memproyeksi UU Ibu Kota baru rampung pada medio 2020 ini.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Rancangan Undang-undang (RUU) omnibus law sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.
Wapres Ma'ruf Amin menegaskan bahwa tak ada penghapusan kewajiban sertifikat halal pada draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Aturan itu akan diperkuat.