detikNews 300 Karyawan PT KA Datangi MA Sekitar 300 karyawan PT Kereta Api mendatangi Gedung MA. Mereka mengajukan permohonan uji materi SKB 3 Menteri 18/Kp601/Phb-1992. Rabu, 13 Apr 2005 11:31 WIB
detikNews MK Tolak Uji Materi UU Kadin MK menolak permohonan uji materi terhadap UU No.1/1997 tentang Kadin. MK menolak membatalkan Kadin sebagai wadah tunggal pengusaha di Indonesia. Selasa, 12 Apr 2005 16:12 WIB
detikNews MK Nyatakan Diri Berhak Uji UU pra-Amandemen UUD 1945 MK menyatakan pasal 50 UU MK tidak mengikat sehingga MK berhak menguji UU No.1/1997 tentang Kadin yang lahir sebelum amandemen UUD 1945. Selasa, 12 Apr 2005 15:59 WIB
detikNews MK Tolak Uji Materi UU Pembentukan Provinsi Sulbar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review pasal 15 (7) dan (9) UU 26/2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Selasa, 12 Apr 2005 15:27 WIB
detikNews 13 Calon Anggota Komisi Yudisial Nasional Jalani Seleksi Panitia seleksi calon anggota Komisi Yudisial Nasional hari ini, melakukan seleksi terhadap 13 dari 38 orang calon anggota KYN. Senin, 11 Apr 2005 18:40 WIB
detikNews Permohonan Uji Materi Ketua PNBK Sumsel Dinilai Tak Fokus Majelis hakim MK menilai permohonan uji materi UU Pemda terhadap UUD 45 yang diajukan ketua PNBK Sumsel tidak fokus pada hak legal standing. Senin, 04 Apr 2005 12:43 WIB
detikNews Pemerintah Jangan Manfaatkan Perpu untuk Kuasai Pilkada Rancangan Peraturan pengganti undang-undang (Perpu) jangan dijadikan alat bagi pemerintah pusat untuk mengokohkan posisi dan kepentingannya dalam pilkada. Selasa, 29 Mar 2005 21:03 WIB
detikNews Sambut Putusan MK, Partai Gurem di Sumsel Siap Berkoalisi Keputusan MK yang mengabulkan uji materi terhadap UU Pemda disambut antusias partai gurem di Sumsel. Mereka siap berkoalisi memajukan calonnya. Jumat, 25 Mar 2005 07:15 WIB
detikNews KPUD dapat Buat Mekanisme Pertanggungjawaban Pilkada Pengamat hukum Refly Harun menyatakan MK menyerahkan kepada KPUD untuk membuat mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan pilkada. Jumat, 25 Mar 2005 00:38 WIB
detikNews Cetro: Putusan MK Belum Jamin Pilkada yang Demokratis Putusan MK yang membatalkan ketentuan pertanggungjawaban KPUD terhadap DPRD dinilai belum menjamin pelaksanaan Pilkada yang demokratis. Kamis, 24 Mar 2005 22:23 WIB