detikNews

Pemerintah Harus Tunda Bahas RUU Komponen Cadangan

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Komponen Cadangan yang lebih dikenal sebagai RUU wajib militer (wamil).

Senin, 12 Nov 2007 16:12 WIB

detikNews

2 Tugas Awal Menanti Mardiyanto

Revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan paket RUU politik menjadi tugas awal yang menanti sentuhan tangan Mendagri baru Mardiyanto.

Rabu, 29 Agu 2007 16:18 WIB

detikNews

Pemilu 2009 Bisa Terganggu Jika Mendagri Tak Cepat Ditunjuk

Pengganti Mendagri M Ma'ruf belum juga ditunjuk. Bila wajah baru tidak tidak segera ditunjuk dan diangkat Presiden SBY, Pemilu 2009 terancam terganggu.

Rabu, 22 Agu 2007 08:52 WIB

detikNews

Bahaya Jika Mendagri M Ma'ruf Tak Diganti Segera

Bahaya sekali tanpa mendagri definitif dalam pembahasan paket RUU politik yang sangat penting bagi Pemilu 2009. Itu akan mengancam presiden.

Kamis, 02 Agu 2007 12:54 WIB

detikNews

Mardiyanto Calon Terkuat Mendagri

Pemerintah akan mengumumkan Mendagri yang baru pengganti Moh Ma'ruf bulan ini. Dari sejumlah nama yang pernah disebut, Mardiyanto kini menjadi calon terkuat.

Kamis, 02 Agu 2007 11:41 WIB

detikNews

KPU Harus Hemat, UU Jangan Boros

Pemerintah minta KPU menyelenggarakan Pemilu dan Pilpres 2009 lebih efisien dibanding 2004. Sebaliknya KPU minta pemerintah dan DPR tidak menetapkan aturan penyelenggaraan yang boros.

Jumat, 20 Jul 2007 16:44 WIB

detikNews

Muhaimin Dukung Percepatan Penggantian Mendagri Ma'ruf

Wapres memberikan sinyal bulan Agustus akan ada Mendagri baru menggantikan Moh Ma'ruf. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mendukung percepatan penggantian Ma'ruf.

Jumat, 20 Jul 2007 13:55 WIB

detikNews

Mendagri Baru Akan Ada Agustus

Sejak Mendagri M Ma'ruf jatuh sakit, kursinya diisi Widodo AS sebagai pejabat ad interim. Mendagri baru akan ada pada bulan Agustus 2007.

Jumat, 20 Jul 2007 13:19 WIB

detikNews

Pemenang Pilkada DKI Harus Dulang 50% Plus 1 Suara

Berdasarkan UU Ibukota Negara yang baru disahkan DPR, pemenang pilkada DKI Jakarta harus mendulang 50 persen plus 1 suara.

Rabu, 18 Jul 2007 10:05 WIB

detikNews

Pemenang Pilkada DKI Harus Dulang 50% Plus 1 Suara

Berdasarkan UU Ibukota Negara yang baru disahkan DPR, pemenang pilkada DKI Jakarta harus mendulang 50 persen plus 1 suara.

Rabu, 18 Jul 2007 10:05 WIB