detikNews

Komnas HAM Imbau Agar Pendukung Capres Tak Terprovokasi untuk Hindari Konflik

Komnas HAM mengimbau agar para pasangan Capres-Cawapres bisa menahan diri. Jangan sampai terpancing dengan isu yang menyesatkan yang membuat mereka terprovokasi. Konflik harus dihindari. 

Kamis, 10 Jul 2014 07:20 WIB

detikNews

Tim Prabowo-Hatta Apresiasi MK Putuskan Pilpres 1 Putaran

Tim Prabowo-Hatta mengapresiasi putusan Konstitusi (MK) soal putaran Pilpres 2014. Pasangan nomor urut satu itu siap menghadapi pilpres hanya satu putaran.

Kamis, 03 Jul 2014 17:11 WIB

detikNews

Politikus Senior PDIP: Partai-partai Akan Bergejolak Jika MK Hapuskan PT

Sore ini MK akan membacakan hasil judicial review terhadap UU Pilpres. Jika MK mengabulkan permohonan uji materi tentang presidential threshold (PT) tersebut, parpol-parpol peserta pemilu diyakini akan bergejolak.

Kamis, 20 Mar 2014 15:05 WIB

detikNews

Pemilu Serentak 2019, JK: Ini Dorong Legislatif Pilihan Presiden

MK memutuskan Pemilu serentak akan dilaksanakan pada 2019. Jusuf Kalla (JK) menilai hal ini akan mengurangi pengaruh DPR terhadap pemilu.

Minggu, 26 Jan 2014 12:01 WIB

detikNews

Berani PBB Tak Ikut Pemilu 2014 Jika Inkonstitusional? Ini Jawab Ketumnya

Yusril Ihza Mahendra menyatakan Pemilu 2014 inkonstitusional karena UU Pilpres yang digunakan saat ini dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945. PAN bertanya apakah PBB akan tetap mengikuti Pemilu 2014 yang dinilai inkonstitusional itu. Kini PBB menjawab.

Minggu, 26 Jan 2014 08:42 WIB

detikNews

Gerindra Kritik MK Karena Tunda Pembacaan Putusan UU Pilpres

Partai Gerindra menyatakan MK perlu dikritik. Soalnya, ada jeda waktu panjang antara diketoknya putusan pada 26 Maret 2013 hingga pembacaan putusan pada 23 Januari 2014.

Minggu, 26 Jan 2014 08:17 WIB

detikNews

Sebut Pemilu 2014 Inkonstitusional, Apa Yusril Sarankan PBB Tak Ikut Pileg?

Politisi PAN Viva Yoga Mauladi mempertanyakan pendapat Yusril Ihza Mahendra soal Pemilu 2014 inkonstitusional karena keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pemisahan pelaksanaan Pileg dan Pilpres. 

Jumat, 24 Jan 2014 16:36 WIB

detikNews

Pemilu 2019 Serentak, DPR Punya Tugas Revisi UU

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pelaksanaan Pemilu digelar serentak mulai tahun 2019. Sebagai konsekuensinya, DPR memiliki tugas melakukan revisi UU Pemilu untuk menyesuaikan putusan MK tersebut.

Jumat, 24 Jan 2014 13:29 WIB

detikNews

Pemilu Serentak Hemat Uang Negara dari Pajak dan Eksploitasi SDA

MK memutuskan pemilu dilaksanakan tidak terpisah antara pileg dan pilpres pada tahun 2019 nanti. Menurut MK, pemilu serentak akan menghemat keuangan negara yang bersumber dari pajak rakyat dan eksploitasi sumber daya alam.

Jumat, 24 Jan 2014 07:47 WIB

detikNews

Komisi II DPR Apresiasi Putusan MK Pemilu 2019 Digelar Serentak

Mahkamah Konstitusi (MK) mengambulkan permohonan agar Pemilu digelar serentak, namun untuk Pemilu 2019. Wakil ketua komisi II DPR Abdul Hakam Naja, mengatakan keputusan itu mendorong demokrasi Indonesia lebih maju.

Kamis, 23 Jan 2014 18:10 WIB