detikNews

2 Cawalkot Malang Jadi Tersangka, Akankah Sutiaji Menang Mudah?

2 calon Wali Kota Malang jadi tersangka. Akankah calon yang satu lagi menang mudah?

Kamis, 22 Mar 2018 10:44 WIB

detikNews

Wali Kota Malang, Kepala Daerah ke-87 yang Jadi Tersangka KPK

Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton menambah panjang daftar tersangka KPK dari unsur kepala daerah. Dalam daftar itu, Anton menjadi tersangka yang ke-87.

Kamis, 22 Mar 2018 08:50 WIB

detikNews

Calon Kepala Daerah Tersangka Lagi, KPK: Tak Terkait Pilkada

Calon kepala daerah kembali dijerat KPK sebagai tersangka.

Rabu, 21 Mar 2018 18:51 WIB

detikNews

JK: Jangan Ada Upaya Kriminalisasi Calon di Pilkada

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjawab kekhawatiran stabilitas daerah yang terancam akibat penetapan tersangka calon kepala daerah. Ini anggapan JK.

Senin, 19 Mar 2018 15:25 WIB

detikNews

KPK: Calon Kepala Daerah Tersangka Tak Terkait Pilkada

KPK menegaskan tak pernah menargetkan penetapan tersangka calon kepala daerah.

Senin, 19 Mar 2018 12:42 WIB

detikNews

Bamsoet Nilai Perppu Peserta Pilkada Tersangka Tak Diperlukan

KPK menyatakan diperlukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Peppu) soal pergantian calon kepala daerah yang ditahan.

Minggu, 18 Mar 2018 13:51 WIB

detikNews

Masinton Sindir KPK: Di Hong Kong Tidak Rempong Begini!

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyebut kinerja KPK "rempong". Apa maksudnya?

Sabtu, 17 Mar 2018 11:07 WIB

detikNews

KPU: Harusnya Calon Kepala Daerah Tersangka KPK Didiskualifikasi

KPU tak sepakat calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi bisa diganti. KPU menyarankan calon yang menjadi tersangka KPK lebih baik didiskualifikasi.

Sabtu, 17 Mar 2018 10:24 WIB

detikNews

Dukung KPK, Abraham Samad: Penegakan Hukum Tak Bisa Ditunda

Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan penundaan proses hukum calon kepala daerah lebih banyak mudaratnya.

Sabtu, 17 Mar 2018 10:23 WIB

detikNews

KPK Umumkan Calon di Pilkada Tersangka, Bawaslu: Biar Masyarakat Tahu

Bawaslu mendukung KPK melanjutkan proses hukum terhadap kepala daerah yang kembali maju pilkada.

Sabtu, 17 Mar 2018 10:14 WIB