"Kalau Papua dibangun dengan rasa persaudaraan dengan saling mencintai, mengasihi, dan perhatian saya pikir akan berjalan baik," kata Ma'ruf optimistis.
Peneliti LIPI, Rosita Dewi, menyebut ada perbedaan terkait UU Otsus Papua. Pemerintah mengklaim UU Otsus berhasil sementara masyarakat Papua menilai gagal.
Pendanaan otsus Papua jilid II bakal berakhir pada 2021. Moeldoko menjamin otsus Papua jilid II bakal menghormati kearifan lokal dan lingkungan hidup Papua.
Dengan perubahan 18 pasal dalam UU Otsus 2001 dan dua pasal baru, pemerintah pusat memiliki beberapa kebijakan yang tak dapat diganggu gugat atas Papua.
Kabaintelkam Komjen Paulus Waterpauw mengungkapkan ada sejumlah daerah di Papua yang autopilot. Sebab kepala daerah di sana lebih sering ada di Jakarta.