Moneter Nasabah Pandawa Group Diiming-imingi Untung 10% per Bulan Untuk menarik banyak nasabah, Pandawa Group mengiming-imingi dengan keuntungan hingga 10% per bulan. Selasa, 15 Nov 2016 15:56 WIB
Moneter Pandawa Group Jaring 1.000 Nasabah Rp 500 M Jumlah masyarakat yang menyimpan dana saat ini sekitar 1.000 orang dengan dana yang dihimpun sebesar Rp 500 miliar dengan suku bunga 10% per bulan. Selasa, 15 Nov 2016 15:34 WIB
Moneter OJK Hentikan Kegiatan Pandawa Group Depok OJK memutuskan menghentikan seluruh kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group karena berpotensi merugikan masyarakat. Selasa, 15 Nov 2016 15:04 WIB
detikNews Mendikbud Sepakat dengan Buwas Soal Kurikulum Antinarkoba di Sekolah Muhadjir mengatakan, Kurikulum Anti Narkoba yang diusulkan kepala BNN akan masuk dalam kurikulum sekolah. Jumat, 28 Okt 2016 13:41 WIB
detikNews Menhan Ingatkan Australia dan Negara Lain Tak Ikut Campur Urusan Papua Menteri Pertahanan Ryamizrad Ryacudu mengingatkan negara lain untuk tidak ikut campur dalam urusan Papua. Ada apa? Kamis, 27 Okt 2016 16:09 WIB
detikFinance Mendagri Surati 17 Gubernur Patuhi Aturan UMP Sebanyak 17 provinsi diketahui tidak melakukan standar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan PP/78/2015, Mendagri langsung ambil sikap tegas. Kamis, 27 Okt 2016 15:42 WIB
detikNews Tak Cuma Curhat Soal Anies, Buwas Juga Sentil Ahok Sebenarnya, sentilan Buwas tak hanya untuk Anies tapi juga ada yang untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kamis, 27 Okt 2016 15:25 WIB
detikNews Mendagri Surati 17 Gubernur Termasuk DKI Agar UMP Disesuikan Sebanyak 17 provinsi diketahui tidak melakukan standar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan PP/78/2015. Ini langkah Mendagri. Kamis, 27 Okt 2016 15:20 WIB
detikNews 9 Juta Orang Belum Rekam e-KTP, Blanko yang Kurang Masih Dicetak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan masih ada sekitar 9 juta orang yang belum merekam. Bagaimana ketersediaan blankonya? Kamis, 27 Okt 2016 14:45 WIB
detikNews Mendagri: Semua Kebijakan Plt Gubernur Harus Seizin Saya, Termasuk APBD Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, setiap kebijakan yang akan diambil oleh Plt tersebut harus seizin dirinya. Kenapa? Kamis, 27 Okt 2016 14:18 WIB