detikNews

Simpan Data BPS, Pengamat Ekonomi Bisa Dituduh Kriminal

Para pengamat ekonomi yang mengaku telah mengantongi data BPS tentang kemiskinan BPS sebelum diumumkan resmi, bisa terancam dihukum.

Selasa, 22 Agu 2006 23:30 WIB

detikNews

SBY Minta BPS Percepat Pengumuman Susenas

Presiden SBY akhirnya meminta BPS untuk menyesuaikan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) dengan jadwal pidato kenegaraan.

Selasa, 22 Agu 2006 22:28 WIB

detikFinance

Pidato di DPD, SBY Tetap Pakai Data Kemiskinan Kadaluarsa

Meski menuai kritikan karena dianggap basi, Presiden SBY akan tetap menggunakan data kemiskinan kadaluarsa dalam pidatonya di depan DPD, Rabu besok.

Selasa, 22 Agu 2006 17:35 WIB

detikNews

Teks Proklamasi Asli & Tahun 05 yang Ditertawakan

Saat membacakan teks proklamasi asli, Ketua DPR Agung Laksono menyebut, "hari 17 bulan 8 tahun 05". Sebagian hadirin pun tertawa mengira Agung salah.

Kamis, 17 Agu 2006 15:05 WIB

detikNews

Ketua MPR Tak Persoalkan Pembaca Teks Proklamasi

Ketua MPR Hidayat Nurwahid tidak mempersoalkan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPR Agung Laksono. Faktanya, MPR saat ini memang bukan lembaga tertinggi negara.

Kamis, 17 Agu 2006 14:08 WIB

detikNews

Sesuai Sejarah, Teks Proklamasi Dibacakan Ketua DPR

Ada yang berbeda dalam peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka tahun ini. Teks proklamasi dibacakan Ketua DPR, bukan Ketua MPR seperti tahun lalu.

Kamis, 17 Agu 2006 13:59 WIB

detikNews

Peringatan Detik-detik Proklamasi Tidak Mungkin di Monas

Keinginan masyarakat agar peringatan detik-detik proklamasi diselenggarakan di luar Istana terpaksa harus dipendam. Berdasarkan UU Protokoler, wacana itu tidak mungkin dilakukan.

Rabu, 16 Agu 2006 16:42 WIB

detikNews

Belum Ada Pembicaraan Reshuffle Antara Presiden-Menteri

Isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu berhembus kencang. Lalu bagaimana reaksi Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Menhub Hatta Radjasa tentang hal itu?

Rabu, 16 Agu 2006 13:39 WIB

detikNews

Penggantian Nama Aceh Harus Lewat Amandemen

Meski telah diatur dalam UU Pemerintahan Aceh (UUPA), penggantian nama Aceh tetap harus melalui mekanisme amandemen. Pihak DPRD dapat mengusulkan pelaksanaannya melalui DPR pusat.

Selasa, 08 Agu 2006 13:40 WIB

detikNews

Sulit Reformasi Peradilan, KY Lirik DPR

KY mengaku sulit melakukan pembaruan peradilan tanpa dukungan politik. KY pun akan lebih mendekatkan diri kepada DPR, namun tidak ke eksekutif.

Rabu, 02 Agu 2006 15:23 WIB