detikNews Kabarnya Ada Menko Kena Reshuffle Kabinet Sektor ekonomi diisukan jadi sasaran utama reshuffle kabinet, kabarnya ada juga sekelas Menko yang bakal direshuffle. Minggu, 28 Jun 2015 12:49 WIB
detikNews Menkum Yasonna Kirim Surat ke DPR Soal Revisi UU KPK, Apa Isinya? Mensesneg Pratikno menyebut Menkum HAM Yasonna Laoly sudah mengirimkan surat ke DPR untuk tidak merevisi KPK. Jumat, 26 Jun 2015 11:35 WIB
detikNews Tolak Bahas, Jokowi Diminta Tak Kirim Utusan dalam Pembahasan RUU KPK Presiden Jokowi menyatakan revisi UU KPK tidak urgent, namun di sisi lain UU 30 Tahun 2002 tersebut masuk dalam list prolegnas prioritas 2015. Jumat, 26 Jun 2015 10:03 WIB
detikNews Baleg: DPR Tunggu Draf RUU KPK dari Pemerintah Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengatakan, lembaganya menunggu draf revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dari pemerintah. Kamis, 25 Jun 2015 23:43 WIB
detikNews Yasonna: Kalau Presiden Tolak Membahas, Revisi UU KPK Enggak Bisa Jalan Menkum HAM Yasonna Laoly menyebutkan pembahasan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK tidak akan bisa berjalan bila pemerintah menolak membahas. Kamis, 25 Jun 2015 22:17 WIB
detikNews DPR Prioritaskan Revisi UU KPK, Yasonna: Belanda Masih Jauh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan revisi UU Nomor 30/2002 KPK butuh waktu lama. Kamis, 25 Jun 2015 21:07 WIB
detikNews Pemerintah dan DPR Bisa Cabut Revisi UU KPK, Begini Mekanismenya Revisi UU KPK telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini. Kamis, 25 Jun 2015 11:12 WIB
detikNews Pimpinan DPR: Pemerintah yang Ajukan Revisi UU KPK Jadi Prioritas 2015 DPR menegaskan bahwa pemerintah yang mengajukan revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas prioritas 2015. Kamis, 25 Jun 2015 11:04 WIB
detikNews Nasib Penyadapan KPK: Diinginkan Penegak Hukum Lain Tapi Terancam Direvisi Mekanisme kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK terancam direvisi setelah UU yang mengatur lembaga itu masuk prolegnas prioritas 2015. Kamis, 25 Jun 2015 09:58 WIB
detikNews Akhir Cerita Operasi Tangkap Tangan KPK Jika Kewenangan Penyadapan Direvisi DPR melalui paripurna telah sepakat untuk memasukkan revisi UU KPK dalam prolegnas prioritas tahun 2015. Rabu, 24 Jun 2015 12:49 WIB