detikNews
Mahasiswa Yogya Bakar Bendera AS dan Inggris
Sekitar 150 mahasiswa Yogyakarta menggelar demonstrasi anti imperialisme. Mereka membakar bendera Inggris dan AS.
Jumat, 06 Agu 2004 17:01 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikFinance
RI Diperkirakan Bakal Raup Investasi Pertambangan US$ 17 Miliar
Pemerintah memperkirakan Indonesia akan mendapatkan investasi baru di bidang pertambangan sebesar US$ 17 miliar menyusul disetujuinya Perppu No.1/2004 sebagai pengganti UU No. 41/1999 tentang larangan kegiatan pertambangan
Jumat, 16 Jul 2004 19:22 WIB
detikNews
Meneg LH: Stop Izin Penambangan di Hutan Lindung
Meneg LH Nabiel Makarim mengusulkan tidak dikeluarkan lagi izin penambangan di hutan lindung menyusul disetujuinya Perpu Nomor 1 tahun 2004.
Jumat, 16 Jul 2004 12:53 WIB
detikFinance
DPR Setujui Perpu Penambangan di Hutan Lindung
DPR RI akhirnya menyetujui penerbitan Perpu No. 1 tahun 2004 tentang izin penambangan di hutan lindung untuk menghindari tuntutan arbitrase.
Kamis, 15 Jul 2004 18:28 WIB
detikNews
TNI Jadi Sasaran, Penembakan di Timika Bermodus Dendam
Kasus penyerangan yang menewaskan 2 warga AS di Timika 31 Agustus 2002 lalu,diduga bermodus dendam. Sasaran sebenarnya adalah TNI.
Jumat, 25 Jun 2004 16:40 WIB
detikNews
AS: OPM Pelaku Penembakan Papua 2002, TNI Tak Terlibat
TNI boleh bernafas lega. TNI yang sebelumnya diduga terlibat dalam kasus penyerangan yang menewaskan 2 warga AS di Timika, pada 31 Agustus 2002 lalu, dinilai tidak terlibat.
Jumat, 25 Jun 2004 10:12 WIB
detikNews
Keppres Pelimpahan Pengamanan Objek Vital ke Polri Dibahas
Presiden Megawati pada Kamis siang nanti (24/6/2004) nanti akan memimpin rapat kabinet membahas Keppres pengamanan objek vital. Pengamanan nantinya akan diserahkan dari TNI ke Polri.
Kamis, 24 Jun 2004 10:55 WIB
detikFinance
Pemerintah Tak akan Hadiri RUPSLB Freeport
Pemerintah tidak akan menghadiri RUPSLB PT Freeport Indonesia yang akan digelar pada 13 April mendatang untuk membahas merger Freeport dengan Indo Copper. Kenapa?
Selasa, 06 Apr 2004 14:13 WIB
detikFinance
INCO Akan Ajukan Pemerintah dan DPR ke Arbitrase
INCO mengancam akan mengadukan pemerintah dan DPR ke arbitrase jika perusahaannya tidak masuk dalam daftar 13 perusahaan yang boleh melakukan penambangan terbuka.
Kamis, 01 Apr 2004 15:08 WIB