detikNews

Jokowi, Menteri, Dubes Hingga Pimpinan Lembaga Buka Puasa di Istana

Seluruh menteri, para duta besar negara sahabat hingga pimpinan lembaga pemerintah datang ke kompleks istana.

Senin, 13 Jul 2015 17:35 WIB

detikNews

Beda Tafsir Kubu Romi dan Kubu Djan Soal Putusan PT TUN

Menurut Arsul Sani putusan PT TUN sangat jelas bahwa membatalkan putusan PTUN. Tapi Dimyati Natakusumah menganggap putusan PT TUN tak menentukan kepengurusan.

Minggu, 12 Jul 2015 13:57 WIB

detikNews

Djan Faridz Tak Khawatir PPP Gagal Ikut Pilkada Serentak

"Partai-partai KMP seperti Gerinda, PAN, PKS, Golkar, semua siap menampung kader PPP," kata Djan kepada detikcom, Minggu (12/7/2015).

Minggu, 12 Jul 2015 11:07 WIB

detikNews

Kalah di PT TUN, Djan Faridz Melawan

"Kita akan ajukan kasasi. Kita sudah siapkan materinya dan akan segera kasasi," kata Ketua Umum PPP hasil Muktamar VIII Jakarta Djan Faridz.

Minggu, 12 Jul 2015 10:23 WIB

detikNews

Menang di PT TUN, PPP Kubu Romi Ajak Kubu Djan Faridz Kembali Bergabung

PT TUN Jakarta memenangkan gugatan soal kepengurusan DPP PPP dengan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum. Kubu Romi pun mengajak kubu Djan untuk kembali bergabung.

Sabtu, 11 Jul 2015 09:09 WIB

detikNews

PT TUN Juga Menangkan PPP Kubu Romahurmuziy

Dengan demikian Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketum PPP sesuai dengan SK Menkum HAM.

Jumat, 10 Jul 2015 20:00 WIB

detikNews

MK Restui Politik Dinasti, Yasonna: KPU Harus Membuat PKPU Baru

Menkum HAM Yasonna Laoly pun meminta KPU untuk segera menyesuaikan dengan peraturan Pilkada.

Rabu, 08 Jul 2015 18:55 WIB

detikNews

Menkum Yasonna: Kalau Tak Islah, Golkar Tak Bisa Ikut Pilkada

"Ya kalau tidak ada calon ya rugi sendiri," kata Yasonna di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2015).

Rabu, 08 Jul 2015 18:23 WIB

detikNews

Golkar di Ujung Tanduk, Bambang Soesatyo: Copot Menkum HAM!

Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo meminta Menkum HAM Yasonna Laoly direshuffle.

Rabu, 08 Jul 2015 11:40 WIB

detikNews

Menkum HAM: Revisi UU MK Tak Akan Ganggu Tahapan Pilkada

Yasonna memprediksi revisi UU MK itu selesai pada bulan November 2015. Pencoblosan Pilkada pada 9 Desember 2015 dianggap tidak akan terpengaruh.

Senin, 06 Jul 2015 23:30 WIB