Banyak kepala daerah yang bermasalah setelah LHKPN-nya dikroscek. Seringkali harta kekayaan kepala daerah itu terlihat tidak wajar dengan profil pekerjaannya.
MenPANRB Yuddy Chrisnandi telah bertemu pimpinan KPK untuk menanyakan tentang LHKPN. Ia menyebut ada sekitar 30 persen pejabat yang belum melapor LHKPN.