MA melepaskan Sudjiono Timan yang divonis 15 tahun karena korupsi Rp 1,2 triliun. Mengapa MA bisa menjatuhkan putusan yang berbeda di tahapan kasasi dan PK?
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir vonis 15 tahun Soedjiono Timan dan dibatalkannya ganti rugi Rp 1,2 triliun membuat masyarakat kehabisan kata-kata. Tidak terkecuali internal MA yang dibikin terperanjat.
MA mengabulkan PK Sudjiono Timan bos BUMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang korupsi Rp 369 miliar. Kejaksaan Agung akan mengkaji putusan tersebut.
Tim penasihat hukum terdakwa Serda Ucok Tigor Simbolon, Serda Sugeng Sumaryanto, dan Koptu Kodik meminta majelis hakim menolak replik oditur militer. Mereka memohon majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan mengembalikan harkat dan martabat terdakwa.
Hingga saat ini BNN belum merampungkan berkas kasus narkoba yang menimpa artis Raffi Ahmad. BNN beralasan masih bingung menetapkan dasar hukum apa yang bisa menyeret Raffi ke pengadilan.
"Fathanah bukan pelaku utama, tapi aset orang lain yang dia kelola. Bosnya, LHI, cuma minta saja kalau dia perlu dan Fathanah yang sediakan," kata Deputi Bidang Hukum UKP4, Yunus Husein.
Gugatan pengacara publik David Tobing terhadap pasal 36 ayat Perda DKI/1999 tentang tanggung jawab pengelola parkir ditolak MA. Meski ditolak, David Tobing tetap mengaku senang.
Vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada IM2 dan mantan Dirutnya, Indar Atmanto dalam kasus penyalahgunaan frekuensi 3G di 2.1 GHz dari kerjasama antara IM2-Indosat.
Vonis kepada IM2 dan mantan Dirutnya bikin penyedia jasa internet (ISP) ketar-ketir. Kasus ini dikhawatirkan menimbulkan efek domino luar biasa. Pola kerja sama ISP dan penyedia jaringan dianggap ilegal dan internet Indonesia jadi kacau balau.