detikNews

Siti Fadilah Minta Isi RPP Tembakau Dipertimbangkan

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari berharap isi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan dipertimbangkan kembali.

Rabu, 03 Mar 2010 11:51 WIB

detikFinance

BPK Sesalkan Susahnya Memeriksa Pajak dan MA

Upaya BPK untuk bisa memeriksa penerimaan pajak dan biaya perkara MA masih juga kepentok. BPK mengeluhkan sulitnya pemeriksaan karena terbentur aturan lain.

Kamis, 15 Jan 2009 10:42 WIB

detikNews

Menunggu PSSI Jaya

Harapan mendapat sajian tontonan yang menghibur justru berbuah petaka. Alhasil rasa malu sebagai warga negara muncul. Lalu, kapankah sepak bola di negeri kita menjadi kebanggaan masyarakat dan disegani dunia.

Minggu, 19 Okt 2008 10:00 WIB

detikNews

Hukum Penjajah Dan Penjajahan Hukum

Publik menilai ada kesan yang sangat lamban dalam melakukan reformasi KUHP. RUU ini banyak menyoroti berbagai kepentingan sehingga banyak kelompok yang bertarung memasukkan kepentingannya.

Kamis, 03 Jan 2008 09:31 WIB

detikNews

Junta Myanmar Bentuk Komite Bahas Konstitusi Baru

Junta militer Myanmar menunjuk 54 orang untuk duduk dalam sebuah komite yang akan membahas rancangan konstitusi negara. Dan nantinya akan diputuskan melalui referendum.

Jumat, 19 Okt 2007 01:11 WIB

detikNews

Lagu Indonesia Raya Tidak Boleh Dijadikan Reklame

Kecaman terhadap Menkum dan HAM mengenai dijadikannya lagu Indonesia Raya sebagai backsound iklan UU Kewarganegaraa memang wajar. Sebab, sesuai PP, Indonesia Raya tidak boleh dijadikan reklame.

Selasa, 17 Apr 2007 11:08 WIB

detikNews

Perempuan Bertelanjang Dada Dilarang Jalan-jalan di Pantai

Otoritas Italia jengah juga melihat perempuan bertelanjang dada yang berjalan-jalan di pantai. Kini ada aturan ketat untuk menghentikan ulah mereka.

Kamis, 28 Jul 2005 16:20 WIB

detikNews

UU Anti Diskriminatif Baru Mimpi

Perlakuan diskriminasi dan rasial masih kerap diterima warga keturunan Thionghoa di Indonesia. Pemerintah dan DPR juga tidak serius menggarap RUU anti-diskrimasi.

Jumat, 11 Feb 2005 10:30 WIB