detikNews

MA Gembira Perpu KY Ditolak SBY

Mahkamah Agung (MA) adalah pihak yang bergembira atas ditolaknya usulan Perpu Komisi Yudisial (KY). Perpu itu berisi perluasan wewenang KY.

Jumat, 14 Jul 2006 17:11 WIB

detikNews

Presiden Tolak Usulan Perpu KY

Harapan Komisi Yudisial (KY) untuk memperluas kewenangannya pupus. Presiden SBY menolak usulan Perpu yang diajukan KY.

Rabu, 12 Jul 2006 12:30 WIB

detikNews

Pansus DPR Sahkan RUU PA

Pansus RUU PA menggelar rapat kerja dengan 3 menteri untuk mengesahkan dan menandatangani draf RUU PA. RUU PA akan disahkan menjadi UU pada sidang paripurna DPR 11 Juli.

Rabu, 05 Jul 2006 10:39 WIB

detikNews

Muladi Berharap Bagir Tidak Berlindung di Balik UU

Gubernur Lemhannas Muladi mengingatkan agar Ketua MA Bagir Manan jangan berlindung di balik UU. Posisi Bagir justru akan sulit ketika sudah lengser.

Kamis, 29 Jun 2006 12:52 WIB

detikNews

Timtas Tipikor Kejar Bukti Baru Hilton

Timtas Tipikor sedang mengejar bukti baru terkait penyidikan korupsi perpanjangan HGB Hotel Hilton. Bila sudah ditemukan, maka saksi akan dikumpulkan.

Selasa, 20 Jun 2006 22:55 WIB

detikNews

Yusril: Perpanjangan HGB Hilton Cacat Hukum

Tindakan PT Indobuild Co atas perpanjangan HGB Hotel Hilton dinilai melanggar hukum. Perusahaan ini melakukan praktek yang merugikan negara.

Senin, 19 Jun 2006 14:06 WIB

detikNews

Kasus Hilton, Yusril Penuhi Panggilan Timtas Tipikor

Mensesneg Yusril Ihza Mahendra diperiksa sebagai saksi kasus korupsi Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton Rp 1,9 triliun.

Senin, 19 Jun 2006 09:56 WIB

detikNews

Yusril Siap Diperiksa Hendarman

Meski surat persetujuan dari Presiden SBY belum turun, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra memastikan akan memenuhi panggilan Timtas Tipikor.

Kamis, 15 Jun 2006 13:46 WIB

detikNews

Yusril Diperiksa Tipikor 19 Juni

Timtas Tipikor berencana memanggil Mensesneg Yusril Ihza Mahendra pada Senin 19 Juni. Yusril diperiksa sebagai saksi kasus Hotel Hilton.

Kamis, 15 Jun 2006 10:11 WIB

detikNews

Yusril: SKP3 Urusan Jaksa Agung

Pemerintah enggan berkomentar tentang putusan PN Jakarta Selatan terkait SKP3 mantan Presiden Soeharto. Karena kewenangan berada di tangan Jaksa Agung.

Selasa, 13 Jun 2006 23:30 WIB