detikNews
Rayakan Ultah, Ketum PPP Nanggap Wayang Kulit di Palembang
Ketum PPP Romahurmuziy berulang tahun. Dia kemudian menggelar wayang kulit di Palembang.
Minggu, 10 Sep 2017 01:16 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Tak Ada Kompromi! PPP Tolak Usul Politikus PDIP Bekukan KPK
Politikus PDIP Henry Yosodiningrat melempar usul agar KPK disetop sementara alias dibekukan. PPP dengan tegas menolak usul tersebut.
Sabtu, 09 Sep 2017 16:07 WIB
detikNews
Gerindra Usul Penyadapan KPK Harus Seizin Pengadilan
Anggota Komisi III DPR dari F-Gerindra Wenny Warouw mengusulkan penyadapan KPK harus seizin pengadilan.
Jumat, 08 Sep 2017 17:36 WIB
detikNews
Anggota DPR Harap KPK Berantas Mafia Peradilan
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berharap dengan OTT KPK kepada hakim Dewi, seluruh mafia peradilan ke depannya dapat diberantas.
Jumat, 08 Sep 2017 07:01 WIB
detikNews
Ini Alasan DPR Bakal Sosialisasikan Revisi UU Polri-KPK-Kejaksaan
DPR akan melakukan focus group discussion (FGD) ke kampus-kampus untuk mensosialisasikan revisi UU tentang KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.
Kamis, 07 Sep 2017 09:51 WIB
detikNews
Godok RUU Penyadapan, Anggota DPR: Kami Nggak Ada Takutnya
Dalam RUU penyadapan yang sedang diajukan DPR, setiap lembaga penegak hukum wajib izin ke pengadilan jika ingin menyadap.
Kamis, 07 Sep 2017 09:45 WIB
detikNews
PKB Masih Berharap PPP-Demokrat Merapat Usung Ridwan Kamil
PKB masih berharap berada satu koalisi dengan Partai Demokrat dan PPP untuk mengusung Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar 2018.
Kamis, 07 Sep 2017 09:41 WIB
detikNews
Rayu Demokrat yang Mau Buat Poros Baru, PKB: Gabung Aja ke Kami
Demokrat mengajak PPP dan PAN membuat poros baru di Pilgub Jabar. PKB pun terus merayu agar Demokrat merapat untuk mengusung Ridwan Kamil.
Rabu, 06 Sep 2017 19:57 WIB
detikNews
Komisi III Sosialisasikan Revisi UU Polri-KPK-Kejaksaan Lewat FGD
FGD dilakukan untuk evaluasi reformasi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi.
Rabu, 06 Sep 2017 17:43 WIB
detikNews
Komisi III DPR Gagas RUU Penyadapan
Usulan ini muncul karena aturan soal penyadapan di tiap lembaga penegak hukum berbeda satu sama lain.
Rabu, 06 Sep 2017 15:24 WIB