detikNews

Seleki 5 Hakim Agung, KY Rogoh Kocek Negara Rp 3,5 Miliar

Komisi Yudisial (KY) membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi 5 hakim agung. Guna menyeleksi para peminat, KY merogoh kocek negara sebanyak Rp 3,5 miliar.

Selasa, 29 Nov 2011 17:13 WIB

detikNews

Dicari, 5 Calon 'Wakil Tuhan' di Bumi

Komisi Yudisial (KY) membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi 5 hakim agung. Nantinya, para 'wakil Tuhan' akan bertugas di Mahkamah Agung (MA) hingga usia 70 tahun.

Selasa, 29 Nov 2011 15:22 WIB

detikNews

Disebut-sebut Terima Rp 125 Juta, Hakim Jonlar Purba Terancam Dipecat

Hakim PN Wamena, Papua, Jonlar Purba disebut-sebut menerima uang Rp 125 juta dari pihak berperkara kasus illegal logging. Alhasil, hakim yang kini bertugas di PN Bale Bandung, Jawa Barat terancam dipecat lewat Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Selasa, 29 Nov 2011 11:46 WIB

detikNews

KY Ekstra Hati-hati Gunakan Kewenangan Penyadapan

Komisioner Komisi Yudisial (KY) bidang Kerjasama Antar Lembaga, Ibrahim mengatakan pihaknya tidak akan sembarangan menggunakan kewenangan melakukan penyadapan.

Senin, 28 Nov 2011 13:02 WIB

detikNews

Hakim Peminta Penari Bugil Dibekingi Orang Kuat di MA?

Hakim Dwi Djanuwanto dipecat karena minta disediakan penari telanjang. Namun, MA baru memecat Djanu setelah direkomendasikan pemecatan oleh KY. Kemana MA selama itu?

Jumat, 25 Nov 2011 14:15 WIB

detikNews

Pansel Nonpermanen bisa Disesuaikan dengan Kebutuhan Publik

Pembentukan pansel yang tidak permanen bisa lebih memuaskan kebutuhan masyarakat. Anggota tim pansel pun bisa dibentuk sesuai kebutuhan pemerintah dan komisi negara tersebut.

Jumat, 25 Nov 2011 01:45 WIB

detikNews

Jamil Mubarok: Hakim Peminta Striptease Tunjukkan Pengawasan MA Longgar

Hakim Dwi Djanuanto dipecat Majelis Kehormatan Hakim karena terbukti meminta penari telanjang dan tiket pesawat kepada pihak berperkara. Munculnya kasus ini menunjukkan pengawasan MA yang longgar.

Kamis, 24 Nov 2011 17:28 WIB

detikNews

Capim KPK Diusulkan Dipilih Langsung oleh Presiden

Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan sebaiknya pemilihan pimpinan komisi seperti KPK, KPU, KY dan lainnya dikembalikan ke Presiden.

Kamis, 24 Nov 2011 16:55 WIB

detikNews

Permanenkan 1 Pansel untuk Semua Pemilihan Pimpinan Komisi Negara

Agar kesalahan yang dilakukan Pansel dalam memverifikasi LHKPN capim KPK tak terulang lagi, perlu dibentuk satu lembaga khusus untuk menyeleksi pimpinan komisi-komisi di Indonesia. 

Kamis, 24 Nov 2011 16:11 WIB

detikNews

Komisi III: Keterlambatan Penetapan Pimpinan Baru KPK Bukan Masalah

Komisi III DPR mengakui terlambat soal menetapkan pimpinan baru KPK untuk periode mendatang. Tapi keterlambatan tersebut dianggap bukan masalah yang serius sebab terpotong masa reses.

Kamis, 24 Nov 2011 13:35 WIB