Buruh menolak pengesahan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) oleh DPR. Aksi unjuk rasa besar-besaran bakal dilakukan 8 Juni 2022 mendatang.
Disetujui 8 fraksi, RUU perubahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disahkan menjadi inisiatif DPR. Fraksi PKS menolak.
Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan revisi UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).