detikNews Dimyati Natakusumah Pindah ke PKS Ahmad Dimyati Natakusumah, yang terakhir kali diketahui menjabat Sekjen PPP kubu Djan Faridz, mengakui telah bergabung ke PKS. Kamis, 28 Des 2017 20:27 WIB
detikNews KPU akan Lanjut Verifikasi Dokumen Perindo di Tingkat Daerah KPU menyatakan Perindo lolos verifikasi faktual. Selanjutnya, KPU akan kembali verifikasi dokumen Perindo di tingkat daerah. Rabu, 20 Des 2017 16:03 WIB
detikNews Calon Perseorangan di Pilbup Kudus Butuh 45 Ribu Dukungan Calon dari jalur perseorangan untuk maju dalam pilbup di Kudus tahun 2018, membutuhkan 45.323 dukungan atau 7,5 persen pemilih yang harus dibuktikan dengan KTP. Senin, 18 Des 2017 13:44 WIB
detikFinance Utang Sevel Belum Lunas, Bagaimana Nasib Pesangon Karyawan? Modern Internasional harus menyelesaikan utang kreditur dan suplier dan juga membayar hak-hak yang belum diterima mantan karyawannya. Jumat, 15 Des 2017 17:07 WIB
detikFinance Lunasi Utang Sevel, Ini Rencana Modern Internasional Bisnis 7-Eleven (Sevel) yang dihentikan pada 30 Juni 2017 lalu, menyisakan utang yang cukup besar. Jumat, 15 Des 2017 14:14 WIB
detikNews Verifikasi Parpol untuk Pemilu 2019 Tak Digelar Serentak Ketua KPU Arief Budiman mengatakan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2019 tidak dilakukan secara bersamaan. Rabu, 13 Des 2017 21:13 WIB
detikNews KPU akan Terima Daftar Pemilih Luar Negeri dari Kemlu Komisi Pemilihan Umum akan menerima daftar pemilih luar negeri Pemilu 2019. Selasa, 12 Des 2017 22:05 WIB
detikNews KPU Batal Umumkan Hasil Perbaikan Administrasi Pemilu 14 Parpol Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal mengumumkan penelitian hasil perbaikan penelitian administrasi 14 partai politik yang mendaftar ikut Pemilu 2019. Selasa, 12 Des 2017 12:09 WIB
detikNews Kata Pengacara Bos First Travel Butuh Rp 1,3 T Biayai Umrah Jemaah Selain meminta penggunaan aset yang disita, pembiayaan umrah First Travel disebut pengacara bisa dicari lewat investor. Kamis, 07 Des 2017 13:53 WIB
detikNews Jaksa Korban First Travel Tolak Proposal Damai Anniesa-Andika Jaksa Pramana menganggap sidang PKPU bos First Travel hanya untuk mengalihkan status pidana menjadi perdata. Kamis, 07 Des 2017 13:44 WIB