Dalam RUU intelijen, BIN akan menjadi koordinator lembaga-lembaga intelijen, termasuk Badan Intelijen Strategis (BaIS) TNI. Menanggapi hal ini, Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono menilai tidak semua info dari BaIS pelu dibagi ke BIN.
Banyak kalangan mengindikasikan mafia anggaran bersarang di Banggar DPR. Kewenangan besar tanpa kontrol dan koordinasi yang memadai membuat Banggar rentan jadi tempat bercokolnya mafia anggaran.
Kegiatan BIN semakin meningkat, karena tidak hanya fokus pada keamanan tradisional. Anggaran untuk BIN pun diusulkan ditambah hingga RP 200 miliar. Meski demikian personel intelijen tak akan ditambah.
Perhatian publik sedang terfokus ke arah Banggar yang tengah 'melawan' KPK. Di tengah panasnya situasi ini, Komisi I DPR bersiap terbang ke Spanyol dan Korsel. Tindakan ini dinilai memancing di air keruh.
Sejumlah fraksi di DPR mendorong peningkatan anggaran BIN. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai penambahan anggaran operasional BIN antara penting dan nggak penting, kenapa?
BIN tidak memiliki kewenangan menangkap target yang dicurigai. Namun melalui koordinasi dengan polisi, penangkapan bisa dilakukan. Keduanya diyakini akan bisa bekerja sama tanpa ada rebutan panggung.
Badan Intelijen Negara (BIN) sebelumnya telah memberikan peringatan kepada Polri tentang rencana aksi bom di Solo. Polri pun telah menindaklanjuti laporan itu.