detikNews

Harapan Baru Tukang Ojek Korban Salah Tangkap Pasca Revisi PP 27/1983

Aturan itu membawa angin segar bagi Hasan Basri, tukang ojek yang pernah jadi korban rekayasa hukum.

Rabu, 25 Nov 2015 11:34 WIB

detikNews

Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Naik 200 Kali Lipat, Aparat Harus Profesional

Diharapkan perubahan ini mampu membuat kinerja penyidik penegak hukum bekerja profesional.

Rabu, 25 Nov 2015 09:34 WIB

detikNews

Presiden Jokowi Siapkan Kado untuk Rakyat Indonesia, Apa Itu?

Maksimal 14 hari uang ganti rugi harus cair sejak pengadilan pengaju mengajukan ke Kemenkeu.

Rabu, 25 Nov 2015 08:52 WIB

detikNews

Top! Negara Harus Ganti Kerugian Korban Salah Tangkap Maksimal 14 Hari

PP 27/1983 telah berumur 32 tahun dan tidak pernah direvisi. Oleh Menteri Yasonna, cukup waktu dua jam untuk mengubahnya.

Rabu, 25 Nov 2015 08:17 WIB

detikNews

Revolusi Sunyi Yasonna Laoly

Tidak sampai dua jam, Menkum HAM Yasonna Laoly akhirnya mengubah PP 27/1983 tentang ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat.

Rabu, 25 Nov 2015 07:16 WIB

detikNews

Badan Restorasi Gambut Akan Dapat Kucuran Dana Pihak Asing

Sejumlah negara disebut siap mengucurkan dana untuk restorasi lahan tersebut.

Selasa, 24 Nov 2015 21:29 WIB

detikNews

Badan Restorasi Gambut Akan Jadi 'Jualan' Indonesia di KTT Iklim

Pemerintah saat ini sedang merancang pembuatan Badan Restorasi Ekosistem Gambut untuk mengembalikan ribuan hektar lahan gambut yang hangus terbakar.

Selasa, 24 Nov 2015 20:49 WIB

detikNews

Usai Pilkada Serentak, Labora Sitorus akan Dipindah ke LP Cipinang

Menkum HAM, Yasonna Laoly memastikan penahanan terpidana Labora Sitorus akan dipindah dari LP Sorong ke LP Cipinang, Jakarta Timur.

Selasa, 24 Nov 2015 20:35 WIB

detikNews

Dahsyat! Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Naik 200 Kali Lipat

Kemenkum HAM akhirnya mengubah besaran uang pengganti bagi korban salah tangkap atau rekayasa hukum. Ini rinciannya:

Selasa, 24 Nov 2015 19:10 WIB

detikNews

Menkum HAM Janjikan SK Kepengurusan Baru Golkar dan PPP Setelah Pilkada

Menkum HAM Yasonna Laoly berjanji menerbitkan SK untuk Golkar dan PPP setelah Pilkada Serentak 9 Desember 2015.

Selasa, 24 Nov 2015 17:42 WIB