detikNews

Kalau Yusril Tahu Pelanggaran KPK, Ya Harus Dilaporkan

Ancaman yang dilontarkan Yusril terhadap Ketua KPK disayangkan. Dia seharusnya melaporkan pelanggaran hukum yang diketahuinya kepada yang berwajib.

Jumat, 16 Feb 2007 12:09 WIB

detikNews

Pemerintah Masih Bingung Soal Nasib PP 37

Apakah peralihan PP No 37/2006 berlaku sejak diundangkan atau berlaku surut sejak dikeluarkan? Soal itu, pemerintah mengaku masih bingung.

Kamis, 15 Feb 2007 23:20 WIB

detikNews

Yusril Ancam Ketua KPK

Yusril mengancam akan mengadukan ketua KPK jika metode penunjukan langsung yang dilakukannya semasa memimpin Depkumham dipermasalahkan KPK.

Kamis, 15 Feb 2007 19:46 WIB

detikNews

Yusril Setuju Tunjuk Langsung Pengadaan AFIS Depkeh

Pemeriksaan kasus AFIS di Depkeh tahun 2004 terus dilakukan KPK. Menkeh kala itu, Yusril Ihza Mahendra, mengaku menyetujui penunjukan langsung proyek itu.

Kamis, 15 Feb 2007 19:30 WIB

detikNews

Yusril Ihza Diperiksa KPK

Menteri Kehakiman era Megawati, Yusril Ihza Mahendra, kesandung masalah. Pria yang kini menjabat Mensesneg diperiksa kasus dugaan korupsi sidik jari.

Kamis, 15 Feb 2007 10:20 WIB

detikNews

Yusril Tak Hadir, Rapat Revisi PP 37 Ditunda 2 Hari

Pemerintah menunda pembahasan revisi PP 37/2006. Penundaan diduga karena Mensesneg Yusril Ihza Mahendra berhalangan hadir.

Rabu, 14 Feb 2007 20:14 WIB

detikNews

6 Staf Rumah Tangga Kepresidenan Diperiksa Timtas Tipikor

Enam staf Rumah Tangga Kepresidenan memenuhi panggilan Timtas Tipikor ke Kejagung. Mereka diperiksa terkait dugaan mark up hotel di Cebu, Filipina.

Senin, 12 Feb 2007 11:25 WIB

detikNews

Revisi PP 37 Selesai 3 Hari

Pemerintah merencanakan revisi PP 37/2006 akan selesai dalam 3 hari ke depan. Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian.

Senin, 12 Feb 2007 10:58 WIB

detikNews

Pajak Rumah 3 Mantan Presiden Ditanggung Pemerintah

Pemerintah menanggung pajak rumah 3 mantan presiden. Temuan BPK bahwa pajak 3 rumah belum dibayarkan, hanyalah sekadar masalah pembukuan.

Selasa, 06 Feb 2007 17:49 WIB

detikNews

DPR Dukung Pemerintah Sewa Pesawat Khusus untuk Presiden

DPR mendukung rencana pemerintah menyewa pesawat khusus untuk operasional orang nomor satu di Indonesia. Anggaran sewa pesawat tahun ini Rp 175 miliar.

Selasa, 06 Feb 2007 17:19 WIB