detikNews

Hakim MK: Tak Perlu Banyak Pemohon, Asal Dalilnya Kuat

Pemohon uji materi UU 10/2008, yang terdiri dari 10 partai politik (parpol), meminta satu partai lagi dimasukkan dalam jajaran pemohon. Hakim menilai pemohon tidak usah terlalu banyak, asal dalil yang diajukan kuat.

Rabu, 21 Jan 2009 14:09 WIB

detikNews

Mahfud MD: Hakim MK Tidak Dapat Dikooptasi oleh Siapapun

Untuk menjaga netralitas dalam judicial review UU Pemilu terkait Parliamentary Threshold, Hakim MK yang berasal dari DPR diminta sebagian kalangan untuk tidak turut serta dalam proses pengujiannya. Ketua MK Mahfud MD menilai hal tersebut sebagai kecurigaan yang berlebihan

Jumat, 16 Jan 2009 18:05 WIB

detikInet

IMOCA Galang Kekuatan Tolak Aturan SMS Premium

Asosiasi penyedia konten (IMOCA) bakal melakukan sosialisasi demi meraih dukungan guna menolak aturan SMS premium yang baru. Pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pun akan mereka tempuh.

Jumat, 16 Jan 2009 14:01 WIB

detikNews

10 Parpol Daftarkan Uji Materi UU Pemilu ke MK

Sepuluh partai politik bersama YLHBI secara resmi menyerahkan berkas pemohonan uji materi terhadap UU No 10/2008 tentang Pemilu, utamanya pasal tentang Parliamentary Threshold 2,5%, ke Mahkamah Konstitusi.

Rabu, 14 Jan 2009 16:45 WIB

detikNews

10 Parpol Ajukan Uji Materi UU Parliamentary Threshold ke MK

YLBHI dan 10 parpol akan mengajukan berkas permohonan uji materi UU No 10/2008 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (14/1/2009) besok.

Selasa, 13 Jan 2009 18:43 WIB

detikNews

Uji Materi Pasal Parliamentary Threshold Didaftarkan ke MK Rabu

YLBHI bersama 10 parpol akan mengajukan berkas permohonan uji materi (judicial review) UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa, 13 Jan 2009 16:42 WIB

detikNews

DPR: Capres Harus Lewat Parpol

Uji materi UU Pilpres oleh capres independen bertujuan agar setiap orang bisa maju menjadi presiden tanpa melalui partai politik. Namun DPR menilai hanya partai politik yang dapat mengajukan calon presidennya dalam pemilu.

Selasa, 13 Jan 2009 16:29 WIB

detikNews

Tidak Ada Diskriminasi dalam UU Pilpres

Undang-undang Pilpres mensyaratkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah dalam pemilu legislatif bagi partai politik untuk memajukan calon presidennya. Ketentuan ini oleh pemerintah dinilai bukan bentuk diskriminasi.

Selasa, 13 Jan 2009 14:10 WIB

detikNews

Sejumlah Perguruan dan Sekolah Siapkan Uji Materi UU BHP

Sejumlah perguruan dan sekolah yang menolak pemberlakuan UU BHP akan mengajukan uji materi MK. Mereka menolak UU tersebut karena memperdagangkan pendidikan dan merusak moral bangsa.

Kamis, 08 Jan 2009 17:18 WIB

detikFinance

Pasal 29 RUU JPSK Dinilai Mubazir

Pasal 29 dalam RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang selama ini kontroversial dinilai mubazir. Pasalnya, meski pasal itu sudah ada, nyatanya Gubernur BI masih saja bisa kena hukuman.

Rabu, 07 Jan 2009 18:53 WIB