detikFinance

SBY Kurangi Tamu dan Perjalanan

Memasuki tahun ketiga pemerintahannya, SBY ingin berbenah. Segala hal yang kerap menjadi sorotan publik dua tahun terakhir akan dikaji ulang.

Kamis, 28 Des 2006 19:10 WIB

detikFinance

Presiden Teken PP PMN

Presiden SBY akhirnya menandatangani PP Penyertaan Modal Negara (PMN). Setelah ditekennya PP ini, SBY meminta BUMN yang mendapat PMN meningkatkan kinerjanya.

Kamis, 28 Des 2006 17:36 WIB

detikNews

SBY Teken Keppres Pemberhentian Yahya Zaini dari DPR

Akhir karier politik Yahya Zaini telah diteken Presiden SBY. Keppres pemberhentiannya sebagai wakil rakyat telah disahkan.

Kamis, 28 Des 2006 16:52 WIB

detikFinance

PP Penyertaan Modal Negara Diteken Pekan Ini

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN telah final. Produk hukum tersebut akan disahkan sebagai PP pekan ini juga.

Rabu, 27 Des 2006 16:42 WIB

detikNews

SBY Teken Keppres, Aziddin Dilarang Pakai Atribut DPR Lagi

Keppres pemberhentian anggota DPR dari FPD DPR Aziddin sudah diteken Presiden SBY. Aziddin pun dilarang datang ke DPR lagi dan menggunakan atribut wakil rakyat.

Rabu, 27 Des 2006 14:10 WIB

detikFinance

2 Deputi Gubernur BI Dilantik Sebelum 31 Desember

Presiden SBY menandatangani pengangkatan Budi Rochadi dan Muliaman Hadad sebagai Deputi Gubernur BI. Keduanya akan dilantik sebelum 31 Desember.

Rabu, 27 Des 2006 11:59 WIB

detikNews

'Ultimatum' MK Timbulkan Dualisme Hukum KPK

Putusan MK bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor bertentangan dengan UUD '45, menimbulkan persoalan baru yang belum pernah terjadi dalam praktek hukum di Indonesia yakni dualisme kekuatan hukum atas vonis bagi orang yang dijerat dengan UU KPK.

Kamis, 21 Des 2006 16:47 WIB

detikNews

Pemerintah Taati MK Cabut Pasal Penghinaan

Pemerintah akan mentaati dan siap melaksanakan segala konsekwensi dari keputusan MK yang mencabut pasal penghinaan terhadap kepala negara dari KUHP.

Kamis, 07 Des 2006 22:33 WIB

detikNews

Jenderal Hartono Setuju Militer Diadili di Pengadilan Umum

Persetujuan Presiden SBY agar anggota militer yang melakukan pidana umum diadili di pengadilan umum disambut hangat mantan KSAD Jenderal Hartono.

Kamis, 30 Nov 2006 13:48 WIB

detikNews

Aneka Cerita Tokoh Publik yang Berpoligami

Berpoligami itu halal. Tidak dilarang. Karena itu, banyak tokoh memilih melakukan hal ini. Tapi, anehnya, meski hal itu dibolehkan, banyak tokoh yang malu-malu.

Kamis, 30 Nov 2006 13:34 WIB