detikNews

Pemerintah dan DPR Bisa Cabut Revisi UU KPK, Begini Mekanismenya

Revisi UU KPK telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini.

Kamis, 25 Jun 2015 11:12 WIB

detikNews

JK: Pemerintah Belum Teken Usulan Revisi UU KPK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan Presiden  Joko Widodo (Jokowi) belum meneken usulan revisi UU KPK.

Rabu, 24 Jun 2015 13:43 WIB

detikNews

Akhir Cerita Operasi Tangkap Tangan KPK Jika Kewenangan Penyadapan Direvisi

DPR melalui paripurna telah sepakat untuk memasukkan revisi UU KPK dalam prolegnas prioritas tahun 2015.

Rabu, 24 Jun 2015 12:49 WIB

detikNews

Johan Budi: Revisi Kewenangan Penuntutan-Penyadapan Justru Memperlemah KPK

"Kalau revisi dimaksudkan untuk kewenangan penyadapan dan penuntutan KPK, itu tidak untuk memperkuat KPK," kata Plt Pimpinan KPK, Johan Budi.

Selasa, 23 Jun 2015 17:06 WIB

detikNews

35 Nama Calon Pimpinan KY, Dari Pemecat Anak Jenderal hingga Eks Kasir Toko

Pansel KY meluluskan 35 nama. Dari 35 nama itu dipilih 7 orang dari unsur hakim/eks hakim, praktisi, akademisi dan tokoh masyarakat. Siapa mereka?

Senin, 22 Jun 2015 09:12 WIB

detikNews

Ketua DPR: Revisi UU KPK akan Dibicarakan dengan Polri dan KPK

Ketua DPR Setya Novanto menyebut usulan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK harus dibahas bersama KPK dan Polri.

Minggu, 21 Jun 2015 20:50 WIB

detikNews

KPK: Penyadapan Hanya Untuk Koruptor, Tak Melanggar HAM

Menkum Yasonnaingin mengurangi kewenangan penyadapan KPK dengan mempercepat revisi UU KPK. Yasonna ingin kewenangan penyadapan hanya di ranah penyidikan.

Kamis, 18 Jun 2015 15:40 WIB

detikNews

Ruki: Rencana Revisi UU KPK Harus Ditunda

Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menegaskan bahwa rencana revisi UU KPK yang sudah masuk prolegnas harus ditunda. Menurut Ruki, revisi UU KPK belum perlu.

Kamis, 18 Jun 2015 15:21 WIB

detikNews

DPR dan Menkum Yasonna Sepakat Revisi UU KPK

Revisi UU KPK ini merupakan usulan dari pemerintah.

Selasa, 16 Jun 2015 18:07 WIB

detikNews

KPK Temukan Potensi Korupsi Besar dalam Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan

KPK meluncurkan hasil kajian sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di hadapan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya.

Selasa, 16 Des 2014 15:32 WIB