detikNews

Komisi II Tak Sepakat Soal Revisi UU Pilkada, Keputusan di Tangan Anggota

Akibat ada pro dan kontra terkait revisi UU Pilkada di internal Komisi II DPR, keputusan kini diserahkan kepada masing-masing anggota komisi. Anggota yang setuju revisi dapat tanda tangan untuk mengajukan inisiatif secara perseorangan.

Rabu, 20 Mei 2015 20:49 WIB

detikNews

Ini Pasal yang Ingin Ditambahkan ke UU Pilkada Demi Golkar dan PPP

Wacana revisi UU Pilkada tetap bergulir di DPR meski Presiden Joko Widodo sudah menegaskan penolakannya. Revisi di UU tersebut bertujuan untuk menambah pasal tentang partai politik yang bersengketa jelang Pilkada.

Selasa, 19 Mei 2015 18:21 WIB

detikNews

Presiden Jokowi Tolak Revisi UU Pilkada, Komisi II <i>Ngotot</i> Jalan Terus

Presiden Joko Widodo sudah menolak wacana revisi UU Pilkada yang diajukan DPR. Meski begitu, Komisi II DPR tetap tancap gas meneruskan pembahasan revisi UU ini.

Selasa, 19 Mei 2015 16:43 WIB

detikNews

Polemik Sabda Raja, Fadli Zon akan Pimpin Tim dari DPR ke Yogyakarta

Beberapa poin sabda raja yang diungkapkan oleh Sultan HB X berbeda dengan apa yang diatur dalam UU 13/2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. 

Jumat, 08 Mei 2015 18:21 WIB

detikNews

Gagal 'Rayu' KPU, DPR Akan Revisi UU Pilkada Demi Ubah Aturan Pencalonan

Rapat Pimpinan DPR, Komisi III, KPU dan Kemendagri deadlock soal peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan. KPU menolak mengubah ketentuan parpol yang bersengketa harus menunggu putusan inkrah pengadilan untuk bisa ikut pilkada.

Senin, 04 Mei 2015 19:02 WIB

detikNews

Rapat KPU dan DPR Soal Nasib Golkar dan PPP di Pilkada Berlangsung Alot

Rapat komisi II DPR dengan KPU dan Kemendagri yang membahas ‎peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah berlangsung alot. Rapat yang digelar tertutup itu memperdebatkan kepengurusan parpol yang SK-nya digugat dalam Pilkada tahun 2015.

Senin, 04 Mei 2015 16:18 WIB

detikNews

Fadli Zon Pimpin Rapat KPU-DPR Bahas Nasib Golkar dan PPP di Pilkada

Keputusan KPU tentang dualisme kepengurusan partai politik yang berhak ikut Pilkada menuai reaksi dari DPR. KPU mengacu pada putusan inkrah, sementara komisi II DPR‎ meminta KPU merujuk pada putusan pengadilan terakhir sampai pendaftaran.

Senin, 04 Mei 2015 14:09 WIB

detikNews

Golkar dan PPP Terancam Tak Ikut Pilkada, DPR Panggil KPU Siang Ini

KPU telah memutuskan tak akan menerima pendaftaran parpol yang memiliki dualisme kepengurusan di Pilkada, sampai ada islah atau putusan inkrah. Keputusan tersebut berbeda dengaan kesepakatan Panja Pilkada Komisi II DPR.

Senin, 04 Mei 2015 12:01 WIB

detikNews

Ini Kata KPU Soal Rekomendasi DPR Konflik Parpol Merujuk Putusan Pengadilan

Panja Pilkada Komisi II DPR dengan KPU dan pemerintah, menyepakati tiga keputusan untuk menetapkan parpol yang kepengurusannya bersengketa menjelang Pilkada 2015. Apa tanggapan KPU?

Minggu, 26 Apr 2015 11:30 WIB

detikNews

Partai Berkonflik Jelang Pilkada, DPR ke KPU: Gunakan Putusan Pengadilan

Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya dilanda konflik internal menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember tahun ini. DPR meminta KPU mengacu pada putusan pengadilan untuk menentukan yang berhak ikut Pilkada.

Jumat, 24 Apr 2015 19:07 WIB