detikNews
Kemenkum HAM: Banyak Peraturan yang Melenceng dari Pancasila
Di tingkat daerah, ada peraturan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak sesuai amanat Pancasila.
Rabu, 16 Des 2015 10:50 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Paripurna DPR Sepakat Revisi UU KPK Masuk Prolegnas 2015
Paripurna DPR sepakat revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk Prolegnas 2015.
Selasa, 15 Des 2015 15:58 WIB
detikNews
Sekuat Apa Reza Chalid?
Wibawa MKD dipertanyakan setelah gagal menghadirkan pengusaha Reza Chalid dalam sidang kasus Novanto. Memangnya sekuat apa Reza Chalid?
Selasa, 15 Des 2015 10:45 WIB
detikNews
Pemanggilan Paksa Reza Chalid, JK: Saya Tidak Tahu, Terserah Prinsip DPR Lah
Pengusaha Reza Chalid dua kali tidak memenuhi panggilan MKD DPR. Tentang rencana pemanggilan paksa Reza, Wapres Jusuf Kalla angkat bicara. Ini tanggapan JK.
Senin, 14 Des 2015 17:00 WIB
detikNews
Hakim Agung Andi Samsan Minta RUU CoC Juga Pertimbangkan Hak Publik
RUU Contempt of Court (CoC) akan mengantarkan pengkritik pengadilan ke penjara selama 10 tahun
Senin, 14 Des 2015 16:38 WIB
detikNews
Menkum HAM: Biasanya Reza Chalid Ada di Singapura, Bisa Dicari Kalau DPO
Keberadaan Reza Chalid masih belum diketahui dan untuk kedua kalinya tak hadir di sidang MKD.
Senin, 14 Des 2015 14:17 WIB
detikNews
Kalau Papa Tak Minta Saham, Kenapa Reza Chalid Mangkir Dua Kali?
Kalau kasus papa minta saham itu sebuah kepalsuan seperti yang disampaikan Setya Novanto, kenapa Reza Chalid terus menghindar?
Senin, 14 Des 2015 12:22 WIB
detikNews
Panggilan Kedua MKD, Reza Chalid Mangkir Lagi
Pengusaha Reza Chalid kembali tidak memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sebagai saksi di kasus 'papa minta saham'.
Senin, 14 Des 2015 10:29 WIB
detikNews
Reza Chalid Bakal Dipanggil Paksa Jika Besok Mangkir Sidang MKD
Pengusaha minyak Reza Chalid dipanggil untuk kedua kalinya oleh MKD untuk menjadi saksi dugaan pelanggaran etik Setya Novanto. Bagaimana jika tak hadir lagi?
Minggu, 13 Des 2015 12:53 WIB
detikNews
Pilkada Usai, PPP Djan Tagih Janji Yasonna Terbitkan SK Kepengurusan
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum juga menerbitkan SK kepengurusan kubu Djan Faridz padahal Pilkada telah usai. Apa langkah kubu Djan Faridz?
Minggu, 13 Des 2015 01:39 WIB