detikNews

Akademisi pun Terbelah Soal Pasal Penghinaan Presiden

Polemik delik penghinaan presiden kembali mencuat saat tertuang dalam Pasal 265 RUU KUHP. Meski MK menilai pasal tersebut inkonstitusional tetapi perumus RUU masih merasa perlu ada pasal itu.

Jumat, 05 Apr 2013 08:07 WIB

detikNews

Potret Sosial Masyarakat Lokal Diperlukan dalam Pembahasan RUU Santet

RUU KUHP dan KUHAP yang saat ini sedang digodok oleh komisi III DPR saat ini ramai diperbincangkan oleh khalayak ramai. Terlebih untuk beberapa pasal yang dianggap 'nyeleneh' yakni santet.

Kamis, 28 Mar 2013 10:04 WIB

detikNews

Rencana DPR ke 4 Negara Eropa untuk RUU KUHP & KUHAP Dinilai Janggal

Dalam rangka memperdalam pembahasan RUU KUHP dan KUHAP, Komisi III DPR berencana melakukan kunker ke 4 negara Eropa. Rencana ini dinilai janggal dan tidak tepat.

Kamis, 28 Mar 2013 08:48 WIB

detikNews

Berkaca dari Harta Melimpah Irjen Djoko, Polri Harus Bersih-bersih

Polri harus bisa memberikan kepercayaan kepada publik. Jenderal polisi tak seperti Irjen Djoko Susilo yang memiliki harta berlimpah dari hasil korupsi dan istri lebih dari satu. Polri harus melakukan bersih-bersih.  

Kamis, 21 Mar 2013 13:07 WIB

Harian Detik

Yudhoyono Berharap Anas Bebas

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mencabut kewenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tapi Yudhoyono justru berharap Anas bebas dari dakwaan hukum yang sedang menjeratnya.

Senin, 04 Mar 2013 06:00 WIB

detikNews

Berharap Anas Bebas dari Dakwaan, SBY Dinilai Tak Etis

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menyebut harapannya agar Anas Urbaningrum bebas dari dakwaan di pengadilan. Ucapan SBY menuai kritik.

Minggu, 03 Mar 2013 13:18 WIB

detikNews

Komite Etik KPK Tetap Jalan, Kasus Anas Tak Boleh Distop

Pengacara Anas Urbaningrum, Firman Wijaya mendatangi KPK. Dia meminta agar kasus Anas dihentikan sementara, hingga komite etik selesai bekerja. Tapi, langkah itu dinilai tak tepat. Kasus Anas harus tetap jalan.

Jumat, 01 Mar 2013 16:42 WIB

detikNews

Demi Nama Baik DPR, Kasus Dana Bencana Jangan Stop Sampai Staf Ahli

Kasus makelar dana bencana menyambar DPR. Badan Kehormatan (BK) DPR menyebut staf ahli anggota DPR Supomo mengaku menerima uang dari pegawai BPBD Cianjur guna mengurus anggaran. 

Rabu, 20 Feb 2013 09:51 WIB

detikNews

Penegak Hukum Belum Punya Semangat Memiskinkan Koruptor

Pemberantasan korupsi di Indonesia tak akan sukses kalau hukuman bagi koruptor tidak tegas. Tengok Singapura yang menghukum pejabat mereka yang mendapat suap seks. Atau China yang menghukum mati koruptor. Indonesia?

Senin, 14 Jan 2013 11:02 WIB

detikNews

Website Tidak Update, Pengadilan Negeri di Jakarta Tak Profesional

Website Pengadilan Negeri (PN) di Jakarta sudah setahun lebih tidak mempublikasikan putusan perkara yang ditanganinya. Feri Amsari mengatakan hal ini cermin pengadilan tidak profesional.

Jumat, 11 Jan 2013 13:15 WIB