detikNews

SBY Teken Izin Pemeriksaan 80 Pejabat Terkait Korupsi

Hingga Februari lalu, Presiden SBY telah meneken surat izin pemeriksaan untuk 80 pejabat negara yang berkaitan dengan dugaan korupsi.

Senin, 27 Mar 2006 12:52 WIB

detikNews

SBY Perintahkan Menteri PU Tinjau Pantura & Jalintim

Respons cepat diberikan Presiden SBY atas berita kerusakan ruas jalan di sepanjang jalur pantura dan jalur lintas timur Sumatera.

Senin, 27 Mar 2006 12:21 WIB

detikNews

DPR Temukan Manipulasi Hasil Seleksi CPNS di Yogyakarta

Kendati telah diumumkan, DPR menemukan manipulasi hasil seleksi CPNS. Penyimpangan tersebut akan diproses hukum.

Sabtu, 25 Mar 2006 13:42 WIB

detikNews

Rumah Anti Cemburu untuk Aceh

Pilih yang mana? Rumah tipe 36, 45, atau 72? Kalau dikasih gratis, tentu saja pilih yang tipe 72. Lalu yang dapat tipe 36 atau 45 pastilah mengkel.

Jumat, 24 Mar 2006 15:54 WIB

detikNews

Sarat KKN & Ilegal, Bupati Kampar Batalkan Pengumuman CPNS

Pengumuman penerimaan CPNS di Kabupaten Kampar dibatalkan karena sarat KKN dan ilegal karena tanpa sepengetahuan kepala daerah.

Jumat, 24 Mar 2006 15:51 WIB

detikNews

Pemerintah Diminta Bekukan Aset dan Kepentingan Singapura

Pemerintah harus secepatnya membekukan semua aset dan kepentingan pemerintah dan korporasi Singapura yang ada di Indonesia.

Kamis, 23 Mar 2006 14:36 WIB

detikFinance

Exxon Malah Sibuk Melobi RI

Exxon sebenarnya sudah bisa memroduksi lapangan migas di Blok Cepu sejak tahun 2001. Namun sayang, Exxon malah menyibukkan diri dengan lobi-lobi.

Rabu, 22 Mar 2006 00:03 WIB

detikNews

Diduga KKN, Bupati Kampar Usut Kasus CPNS

Bupati Kampar Jefry Noer menemukan kejanggalan dalam proses pengumuman hasil seleksi CPNS di pemerintah Kabupaten Kampar. Karenanya, ia akan mengusut dugaan KKN dalam pengumuman CPNS itu.

Selasa, 21 Mar 2006 19:55 WIB

detikNews

Serikat Pekerja Listrik Negara Tolak Kenaikan TDL

Penolakan terhadap kenaikan TDL mengalir deras. Kali ini Serikat Pekerja Listrik Negara juga menolak rencana kenaikan TDL.

Selasa, 21 Mar 2006 02:24 WIB

detikNews

Cemarkan Nama Ginandjar, Chotibul Dihukum MA Rp 500 Juta

MA menghukum mantan anggota DPR Chotibul Umam Wiranu dengan membayar Rp 500 juta dan permintaan maaf kepada Ketua DPD, Ginandjar Kartasasmita.

Selasa, 21 Mar 2006 01:11 WIB