detikNews

Jika Suara Terbanyak Tak Ada Perppu, Putusan MK Bisa Diabaikan

KPU disarankan tidak menjalankan putusan MK terkait penetapan caleg dengan suara terbanyak. Hal itu kalau DPR dan pemerintah tidak melakukan revisi atau mengeluarkan  Perppu.

Jumat, 06 Feb 2009 00:10 WIB

detikNews

Mensesneg: Tak Juga Terbit Belum Tentu Perppu Mencontreng Tak Keluar

Pemerintah belum juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Perppu tentang mencontreng pada kertas suara. Namun meski tak juga terbit belum tentu Perppu tersebut tak jadi dikeluarkan pemerintah.

Kamis, 05 Feb 2009 23:25 WIB

detikNews

DPR Berdosa Jika Lamban Mengesahkan RUU Tipikor

Nasib RUU Pengadilan Tipikor di DPR belum jelas, namun para wakil rakyat akan memasuki masa reses sidang. Tipis peluang RUU tersebut rampung sebelum mereka menikmati masa reses.

Rabu, 04 Feb 2009 17:17 WIB

detikNews

Sejumlah Perguruan dan Sekolah Siapkan Uji Materi UU BHP

Sejumlah perguruan dan sekolah yang menolak pemberlakuan UU BHP akan mengajukan uji materi MK. Mereka menolak UU tersebut karena memperdagangkan pendidikan dan merusak moral bangsa.

Kamis, 08 Jan 2009 17:18 WIB

detikNews

Mungkin Benar, Pasti Tidak Bijak

Keputusan MK yang menetapkan calon terpilih dengan suara terbanyak, tak hanya  menambah beban KPU, tapi juga bikin repot partai politik dan calon anggota legislatif. Saya termasuk orang yang meragukan kebenaran keputusan MK. Mengapa?

Selasa, 06 Jan 2009 09:56 WIB

detikNews

Mungkin Benar, Pasti Tidak Bijak

Keputusan MK yang menetapkan calon terpilih dengan suara terbanyak, tak hanya  menambah beban KPU, tapi juga bikin repot partai politik dan calon anggota legislatif. Saya termasuk orang yang meragukan kebenaran keputusan MK. Mengapa?

Selasa, 06 Jan 2009 09:56 WIB

detikNews

Mahfud MD: Payung Hukum MK Sudah Cukup, Tidak Perlu Perpu

Tidak perlu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon legislatif (caleg) dipilih berdasar suara terbanyak. Putusan MK sudah cukup menjadi payung hukum.

Rabu, 31 Des 2008 18:13 WIB

detikNews

Perppu tentang Surat Suara Akan Bingungkan Pemilih

Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penandaan surat suara di Pemilu 2009 justru akan membuat bingung masyarakat. Sebab selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyosialisasikan tanda contreng hanya dilakukan 1 kali.

Selasa, 30 Des 2008 05:31 WIB

detikNews

KPU Tetap Sosialisasi Contreng Satu Kali

Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengantisipasi surat suara yang ditandai 2 kali. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tetap akan menyosialisasikan contreng 1 kali.

Senin, 29 Des 2008 21:40 WIB

detikNews

SBY: Tak Perlu Keluarkan Perppu Sikapi Putusan MK

MK memutuskan caleg dipilih berdasar suara terbanyak. KPU meminta Presiden SBY mengeluarkan Perppu atas putusan MK tersebut. Namun, SBY mengatakan Perppu itu tak perlu.

Sabtu, 27 Des 2008 19:15 WIB