Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mencabut SK kepengurusan Golkar yang dipimpin Agung Laksono hasil Munas Ancol. Pencabutan SK dilakukan Rabu (30/12).
Amnesti ditegaskan Menkum Yasonna Laoly adalah hak prerogatif presiden untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan