detikFinance

Benarkah Omnibus Law Permudah Kongkalikong dengan Asing?

Mahfud MD mengatakan pembahasan Omnibus Law sudah pasti menyulut banyak argumen dari berbagai pihak.

Rabu, 22 Jan 2020 11:24 WIB

detikNews

Omnibus Law dan Momentum Deregulasi

Omnibus law bukan UU payung yang diacu oleh UU terkait lainnya. Melainkan, justru untuk meleburkan segala UU yang bersifat sektoral ke satu pengaturan.

Senin, 13 Jan 2020 16:47 WIB

detikNews

Omnibus Law dan Kemudahan Berbisnis

Munculnya diskursus Omnibus Law dilatari keinginan besar pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha sehingga menarik investasi yang lebih besar.

Senin, 13 Jan 2020 14:54 WIB

detikNews

Wapres: Omnibus Law Belum Tersosialisasi Secara Masif

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law belum tersosialisasi secara masif ke masyarakat.

Rabu, 05 Feb 2020 19:36 WIB

detikFinance

Airlangga: Omnibus Law Cipta Kerja Bukan Revisi UU Tenaga Kerja

Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja memicu banyak kontroversi, terutama dari serikat pekerja atau buruh.

Rabu, 26 Feb 2020 18:09 WIB

detikNews

Pemerintah Siapkan 35 PP-5 Perpres Tindak Lanjut Omnibus Law UU Cipta Kerja

Pemerintah masih bisa mengakomodasi aspirasi dari berbagai kalangan karena saat ini tengah menyusun aturan turunan dari omnibus law. Ada 35 PP dan 5 perpres.

Sabtu, 17 Okt 2020 12:55 WIB

detikNews

Khofifah Imbau Disnaker Kab/Kota Pahami Utuh Omnibus Law UU Ciptaker

Gubernur Khofifah meminta seluruh jajaran Disnaker Kab/Kota memahami utuh UU Cipta Kerja. Diharapkan disnaker bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat.

Rabu, 14 Okt 2020 14:15 WIB

detikNews

Pimpinan DPR: Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibahas dalam 88 Kali Rapat Kerja

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjelaskan omnibus law UU Cipta Kerja telah melalui proses pembahasan panjang sebelum disahkan. Ada 88 kali rapat kerja.

Selasa, 13 Okt 2020 17:46 WIB

detikNews

Omnibus Law UU Cipta Kerja Hapus Izin Trayek hingga Izin Ekspedisi

Dalam UU Cipta Kerja, sepanjang perusahaan angkutan umum sudah mengantongi izin berusaha, maka tidak perlu turunan perizinan yang berlipat.

Senin, 12 Okt 2020 17:50 WIB

detikNews

Dulu UU KPK Typo, Kini Giliran Salah Ketik Omnibus Law

UU KPK pernah mengandung salah ketik sebelum diteken oleh Presiden Jokowi. Kini, giliran omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang salah ketik.

Selasa, 18 Feb 2020 07:46 WIB