detiksearch

detikcom

Kategori Berita

Daerah

Layanan

detik Network

Urut berdasarkan

Tipe artikel

Kanal

Waktu

detikFinance

India Berambisi Bangun Rel Kereta Cepat 2.000 Km

Semangat memiliki transportasi kereta cepat tak hanya di Indonesia. Beberapa negara besar lainnya seperti India juga punya 'mimpi' yang sama.

Selasa, 21 Jul 2015 16:45 WIB

detikFinance

Selain Indonesia, India Juga akan Bangun Kereta Cepat

Perdana Menteri India, Narendra Modi punya visi mengganti kereta lama di negaranya dengan kereta cepat untuk 25 juta pengguna kereta api di India.

Selasa, 21 Jul 2015 12:14 WIB

detikFinance

Selain di RI, Jepang dan China Bersaing Bangun Kereta Cepat Malaysia

Persaingan kedua negara tersebut tidak hanya terjadi di kereta cepat Jakarta-Bandung, mereka juga bersaing dalam proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura.

Senin, 20 Jul 2015 19:26 WIB

detikFinance

Cerita China yang Batal Garap Proyek Kereta Cepat di Meksiko

Ambisi China menjual teknologi kereta cepat atau 'kereta peluru' di berbagai negara di dunia tidak berjalan mulus, misalnya yang terjadi di Meksiko.

Senin, 20 Jul 2015 14:11 WIB

Kala Tim Sukses Menagih Jatah

PDI Perjuangan terus mendesak agar reshuffle kabinet segera dilakukan Presiden Jokowi. Sejumlah anggota tim sukses yang berjasa memenangkan Jokowi semasa pilpres pun disodorkan.

Minggu, 19 Jul 2015 17:00 WIB

Majalah Detik

Kala Tim Sukses Menagih Jatah

PDI Perjuangan terus mendesak agar reshuffle kabinet segera dilakukan Presiden Jokowi. Sejumlah anggota tim sukses yang berjasa memenangkan Jokowi semasa pilpres pun disodorkan.

Minggu, 19 Jul 2015 16:44 WIB

detikNews

Gayus Tambunan dan Nazaruddin Bisa Dapat Remisi, Menkum Yasonna Dikritik

Kritik datang ke Menkum Yasonna Laoly terkait remisi bagi napi koruptor. Semestinya Yasonna selektif dalam memberikan hak remisi.

Kamis, 16 Jul 2015 21:55 WIB

detikNews

Upaya Menko Tedjo Damaikan Sarpin dan Dua Komisioner KY Perlu Didukung

Upaya Menko Polhukam Tedjo Edhie agar hakim Sarpin Rizaldi mencabut laporan ke Bareskrim atas dua komisioner Komisi Yudisial (KY) dianggap perlu didukung.

Kamis, 16 Jul 2015 00:18 WIB