Pengusaha Iswahyudi ditahan di Mapolda Metro Jaya atas dugaan mengintimidasi pelayan restoran Cork & Screw Plaza Indonesia, Bobby Doputty. Sebagai pengusaha, adakah keistimewaan bagi Iswahyudi di tahanan?

Sebanyak 17 anggota DPR Slovakia dari Partai Kebebasan dan Solidaritas berfoto telanjang untuk mendukung perlucutan imunitas anggota parlemen dari tuntutan hukum.

Spanduk PDAM Kota Surabaya yang memberian diskon untuk pasang baru, rumah tangga dan sosial hingga 50%, dinilai menyesatkan, dan melanggar UU Perlindungan Konsumen. Pasalnya, diskon 50% itu hanya berlaku bagi keluarga miskin.

Draft Rancangan Undang-undang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan (RUU PKPK) tengah diperjuangkan di parlemen, DPR. Fraksi PKB pun janjikan akan memperjuangkan RUU tersebut.

Sri Sultan HB X optimis pembahasan RUUK Yogya bisa selesai sebelum perpanjangan jabatannya berakhir. Waktu 1 tahun dinilai dapat memacu DPR dan pemerintah untuk merampungkannya.

Akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan di media massa terkait dengan polemik mengenai status hukum dan keberadaan Greenpeace di Indonesia.

Kemendagri mengusulkan masa jabatan Gubernur DIY yang kini dijabat Sri Sultan Hamengku Buwono X diperpanjang hingga 2 tahun ke depan.

"Oktober ini perpanjangan lagi 3 tahun, kami masih melakukan telaah, kita belum tentukan. Jadi RUU Keistimewaan Yogyakarta belum selesai, dalam waktu dekat semoga ada solusi," papar Mendagri Gamawan Fauz.

Poin lobi menyangkut tiga hal, yaitu penamaan draf RUUK DIY, masalah pertanahan dan mekanisme pengisian jabatan gubernur DIY. Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta diskors untuk lobi. Hal ini diawali dari usulan Mendagri ketika rapat mulai dibuka."Pemerintah sudah membaca edaran yang disampaikan, kami menyarankan kalau memungkinkan kita adakan lobi pada hari ini supaya bisa lebih mantap diskusi ini," ujar Mendagri Gamawan Fauzi di ruang KK.III, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (18/7).Usulan lobi ini menyangkut tiga hal, yaitu penamaan draf RUUK DIY, masalah pertanahan dan mekanisme pengisian jabatan gubernur DIY.Usulan ini langsung direspons oleh unsur Pimpinan Panja Abdul Hakam Naja. "Baik kita skors forum ini dan kita lanjutkan dengan forum lobi," ujarnya.

Artikel lengkap dari National Affairs Edisi April 2011 tentang Walikota Solo Joko Widodo.