detikNews

Pasangan Warsito-Moeljadi Pendaftar Pertama di Pilwali Mojokerto

Warsito-Moeljadi menjadi pasangan calon yang pertama mendaftar ke KPU Kota Mojokerto sebagai kontestan di Pilwali 2018. Pasangan ini diusung PAN dan PKS.

Rabu, 10 Jan 2018 12:30 WIB

detikNews

395 Calon Kepala Daerah Sudah Serahkan LHKPN

KPK menilai LHKPN penting bagi calon kepala daerah karena masyarakat bisa mengetahui jumlah harta kekayaan kepala daerah yang akan dipilih.

Selasa, 09 Jan 2018 19:27 WIB

detikNews

Dokumen Belum Lengkap, KPU Sumut Kembalikan Berkas JR Saragih

JR Saragih menyatakan dokumen yang belum lengkap itu akan segera dilengkapi sore ini juga.

Selasa, 09 Jan 2018 17:07 WIB

detikNews

Habiburokhman: Saya Dikirim Pak Prabowo, Lapor LHKPN Cagub Jabar

Anggota Majelis Kehormatan Gerindra Habiburokhman mendatangi KPK untuk mengurus LHKPN. LHKPN siapa?

Selasa, 09 Jan 2018 13:48 WIB

detikNews

Datangi KPK, Habiburokhman Laporkan LHKPN

Belum diketahui Habiburokhman melaporkan LHKPN diri sendiri atau orang lain.

Selasa, 09 Jan 2018 11:25 WIB

detikNews

KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Ikut Pilkada Serentak Lapor LHKPN

KPK mengingatkan calon kepala daerah untuk melaporkan LHKPN.

Selasa, 09 Jan 2018 07:34 WIB

detikNews

Pasangan Mundjidah-Sumrambah Daftar ke KPU Jombang, Diusung 3 Parpol

Pasangan Mundjidah Wahab-Sumrambah mendaftar sebagai calon bupati dan wabup ke KPU Jombang. Pasangan ini diusung tiga partai.

Senin, 08 Jan 2018 17:27 WIB

detikNews

Calon Petahana Tulungagung Belum Serahkan LHKPN ke KPU

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati petahana Tulungagung, Syahri Mulyo-Maryoto Birowo, masih memiliki kekurangan persyaratan dalam pendaftaran.

Senin, 08 Jan 2018 16:59 WIB

detikNews

Pilkada Serentak, KPK Buka Posko LHKPN Calon Kepala Daerah

KPK membuka posko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk calon kepala daerah yang ikut pilkada serentak 2018.

Senin, 08 Jan 2018 14:30 WIB

detikNews

KPK Tegaskan Tetap Tindak Calon Kepala Daerah yang Terlibat Korupsi

KPK menegaskan akan tetap menindak pada calon kada peserta pilkada serentak yang diduga terlibat korupsi. Penegakan hukum berbeda dengan proses politik.

Sabtu, 06 Jan 2018 20:03 WIB