Anggota DPR RI meminta KPK mengawasi betul penggunaan anggaran penangan pandemi virus Corona, baik di tingkat pusat maupun daerah karena jumlahnya yang besar.
"Kita juga tidak ingin tersangka ada yang dadah, dadah, ndak ada pak. Ya dulu kan ada, disuruh dadah-dadah, nah kita ndak," kata Ketua KPK Firli Bahuri.
KPK berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam pengawasan anggaran terkait pandemi Corona. Tak hanya itu,KPK juga 'memelototi' daerah yang anggarannya tak wajar.
"Terkait kehadiran tersangka, itu menimbulkan pertanyaan tidakkah itu juga merupakan dalam tanda kutip melanggar presumption of innocence," kata Arsul Sani.