detikNews

Tak Komentari Salah Ketik Omnibus Law, Jokowi Tepis PP Bisa Batalkan UU

Jokowi menegaskan tidak UU bisa diubah dengan PP. Jokowi tidak mengomentari penyataan Menko Polhukam soal ada kesalahan ketik di RUU Cipta Kerja.

Kamis, 20 Feb 2020 12:01 WIB

detikNews

Omnibus Law Beri Wewenang Presiden Ubah UU, PPP: Nggak Salah Ketik

Arsul Sani memiliki pandangan berbeda terkait omnibus law RUU Cipta Kerja. Arsul justru menilai tak ada salah ketik dalam draf tersebut.

Rabu, 19 Feb 2020 11:33 WIB

detikNews

Buruh Tolak Omnibus Law, Mahfud Md: Itu Baru RUU Bukan UU

"Omnibus Law banyak yang ditolak, silakan ditolak itu kan bukan UU, baru RUU. Kalau Anda punya masukan, buruh punya masukan, sekarang waktunya," kata Mahfud.

Senin, 17 Feb 2020 18:23 WIB

detikNews

Di Omnibus Law PP Bisa Ubah UU, Gerindra: Kami Akan Koreksi

"Ketentuan hierarki regulasi tak boleh ditabrak. Jangan sampai terjadi, UU dibuat DPR jangan sampai tiba-tiba dibatalkan oleh pemerintah," kata Sodik.

Senin, 17 Feb 2020 16:45 WIB

detikNews

Di Omnibus Law PP Dapat Ubah UU, Pimpinan DPR: Secara Hukum Nggak Bisa

"Wah nggak bisa ini, nggak bisa. Secara hukum normatif, PP nggak bisa ubah UU," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Senin, 17 Feb 2020 14:08 WIB

detikNews

Omnibus Law Sebut Jokowi Bisa Ubah UU Via PP, Mahfud: Mungkin Keliru Ketik

Mahfud Md menyebut kemungkinan ada kekeliruan dalam pengetikan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja di mana Presiden Jokowi bisa mengubah UU melalui PP.

Senin, 17 Feb 2020 13:14 WIB

detikNews

Di Omnibus Law Jokowi Bisa Ubah UU dengan PP, Ahli: Aneh dan Inkonstitusional

RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada Jokowi untuk mengubah UU dengan PP, bukan dengan perppu. Aneh dan inkonstitusional!

Minggu, 16 Feb 2020 14:55 WIB

detikNews

Omnibus Law Beri Kewenangan Jokowi Ubah UU, PD: Hak Legislasi Ada di DPR

Omnibus law memberikan kewenangan Jokowi mengubah UU hanya lewat peraturan pemerintah (PP). Padahal hal itu merupakan kewenangan DPR. Apa kata Partai Demokrat?

Minggu, 16 Feb 2020 13:06 WIB

detikNews

Omnibus Law Beri Wewenang Jokowi Ubah UU dengan PP, Ray Rangkuti: Otoriter!

Berdasarkan aturan saat ini, presiden bisa saja mengubah UU tapi lewat perppu. Namun perppu itu harus mendapat persetujuan DPR.

Minggu, 16 Feb 2020 13:59 WIB

detikFinance

Dear Buruh, Formulasi Pesangon di Omnibus Law Masih Misterius!

Omnibus Law Cilaka sebenarnya bukan hanya dikeluhkan oleh kalangan buruh, tapi juga kalangan pengusaha. Sebab di dalamnya ada hal yang mengatur pesangon.

Selasa, 28 Jan 2020 19:12 WIB