Sampai saat ini TNI/Polri dinilai belum terlepas betul dari proses politik di tanah air. Kondisi ini menyebabkan TNI-Polri sulit bersikap dan bertindak profesional.
Pemerintah sedang menggodok kebijakan industri nasional dengan mengundang 16 departemen terkait. Maret 2005 kebijakan tersebut akan dibawa ke sidang kabinet.
Isu Akbarisasi menghangat menjelang kongres atau muktamar sejumlah partai politik. Intervensi pemerintah diduga bakal hadir dalam hajatan besar parpol tersebut.