detikNews

Soal Wali Nanggroe, Pemerintah Berpegang pada UU Otsus

Pemerintah tetap mengacu pada UU No 18/2001 mengenai Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) perihal kewenangan Wali Nanggroe.

Sabtu, 15 Okt 2005 00:15 WIB

detikNews

Bang Yos Cuekin Organda DKI

Organda mendesak Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso merevisi besaran kenaikan tarif angkutan umum di Ibu Kota. Namun desakan itu di-cuekin Sutiyoso.

Rabu, 12 Okt 2005 13:19 WIB

detikNews

MRP Jangan Disamakan dengan GAM

Masyarakat diminta menepis anggapan adanya GAM baru dengan rencana pembentukan Majelis Rakyat Papua. MRP dianggap sangat berbeda dengan GAM.

Jumat, 30 Sep 2005 14:24 WIB

detikNews

PDIP dan Golkar Bentuk Tim Perumus dan Lobi Otsus Bali

PDIP dan Partai Golkar Bali sepakat memperjuangkan otsus dengan membentuk Tim Perumus dan Loby Otsus yang bekerja di Bali dan Jakarta.

Jumat, 23 Sep 2005 23:23 WIB

detikNews

Pemerintah Fokuskan Pembentukan MRP Selesaikan Papua

Sebagai titik awal menyelesaikan masalah Papua terkait sengketa pembentukan Provinsi Irjabar, pemerintah memprioritaskan pembentukan MRP.

Senin, 19 Sep 2005 23:02 WIB

detikNews

Pemprov NAD Minta Pilkada April 2006 Tak Ditunda

Pemprov NAD meminta dukungan DPR agar pemilihan pilkada di NAD dapat berjalan sesuai rencana pada April 2006.

Senin, 19 Sep 2005 15:17 WIB

detikNews

Indonesia KLB Flu Burung

Depkes memberlakukan KLB nasional untuk flu burung. Keputusan ini untuk mendorong daerah agar lebih giat dalam memberantas flu burung.

Senin, 19 Sep 2005 14:11 WIB

detikNews

SE Mendagri Dikeluarkan untuk Kerjasama & Peningkatan Daerah

Menteri Dalam Negeri segera mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Pemda agar melaksanakan Kerjasama Daerah sesuai SE bernomor 120/1730/SJ.

Sabtu, 17 Sep 2005 19:06 WIB

detikNews

Korup Rp 33 M, Kandidat Gubernur Bengkulu Dilaporkan ke KPK

KPPKD melaporkan kandidat Gubernur Bengkulu Muslihan DS ke KPK. Muslihan diduga melakukan korupsi puluhan miliar rupiah.

Kamis, 15 Sep 2005 15:21 WIB

detikNews

MoU RI-GAM, Pemerintah Diminta Siapkan Contingency Plan

Komisi I DPR meminta pemerintah membuat contingency plan sebagai persiapan jika implementasi MoU RI-GAM tidak berhasil.

Kamis, 01 Sep 2005 00:14 WIB