detikNews

LBH Papua Ungkap Marak Polisi Langgar HAM Saat Bubarkan Aksi Sejak 2019

Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, melaporkan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian saat membubarkan aksi dalam kurun waktu 2019-2021.

Kamis, 29 Jul 2021 19:01 WIB

detikNews

9 Orang Luka Ricuh Tambang Purworejo, Polisi Dinilai Represif

YLBHI menyoroti tindakan represif polisi saat aksi tolak tambang di Desa Wadas, Purworejo yang berakhir ricuh. Akibatnya 9 warga Wadas, Purworejo luka-luka.

Sabtu, 24 Apr 2021 16:08 WIB

detikNews

YLBHI: Kasus Hakim Agung Sudrajad Gambarkan Gunung Es Korupsi Peradilan

YLBHI menyebut kasus dugaan suap Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati menggambarkan fenomena gunung es korupsi peradilan.

Sabtu, 24 Sep 2022 10:55 WIB

detikNews

Polisi Duga Demo Ricuh Tolak Tambang Purworejo Ditunggangi Anarko

Polisi menegaskan tindakan menangkap sebelas orang seusai aksi ricuh demo tolak tambang Desa Wadas sesuai prosedur dan menuding demo itu ditunggangi anarko.

Sabtu, 24 Apr 2021 19:37 WIB

detikNews

Asfinawati: Wujud KPK Masih Cicak, tapi di Dalamnya Buaya

"Wujud luarnya masih cicak tapi di dalamnya sudah buaya, siapa pun buayanya itu ya," tutur Asfinawati.

Jumat, 07 Mei 2021 12:35 WIB

detikNews

Kecam Pembunuhan di Sigi, Koalisi Masyarakat Sipil: Itu Tindakan Teror

Koalisi jaringan masyarakat sipil mengecam pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah. Mereka menyebut pembunuhan itu sebagai aksi teror.

Minggu, 29 Nov 2020 14:46 WIB

detikNews

YLBHI Minta Kebenaran Diungkap Seluas-luasnya di Kasus Brigadir J

Isnur mendorong Kapolri dan tim khusus bentukannya untuk mengungkap sejujur-jujurnya peristiwa di balik penembakan Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo.

Kamis, 28 Jul 2022 15:12 WIB

detikNews

YLBHI soal Pelaporan Luhut terhadap Haris-Fatia: Ini Ciri Negara Otoriter

Ketua YLBHI, Asfinawati, menilai laporan Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti merupakan sebuah ciri dari negara otoriter.

Rabu, 22 Sep 2021 18:09 WIB

detikNews

Koalisi Sipil Desak RUU Cipta Kerja Dibatalkan, Serukan Mosi Tidak Percaya

"Kami menyatakan, satu mosi tidak percaya kepada DPR dan pemerintah, rakyat menuntut hentikan pembahasan dan batalkan RUU Omnibus Law Cipta kerja," kata Asfin.

Senin, 05 Okt 2020 14:27 WIB

detikNews

PTUN Jakarta Putuskan Tak Berwenang Adili Supres Omnibus Law RUU Ciptaker

PTUN Jakarta menyatakan tidak berwenang mengadili kasus omnibus law soal Surat Presiden ke DPR tentang RUU Cipta Kerja. Gugatan itu dilayangkan YLBHI dkk.

Jumat, 23 Okt 2020 10:39 WIB