detikNews

Mendesain Aturan Main Omnibus

Saat ini, publik masih bertanya-tanya terhadap masa depan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jumat, 04 Mar 2022 10:30 WIB

detikNews

Ihwal Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) telah disepakati.

Jumat, 04 Mar 2022 11:30 WIB

detikFinance

Mau Geruduk DPR, Buruh Curiga Ada Akal-akalan UU Cipta Kerja

Buruh mendesak UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan MK inkonstitusional bersyarat dan cacat formal tidak perlu dibahas DPR dan Pemerintah lagi.

Minggu, 06 Feb 2022 20:02 WIB

detikNews

Jokowi Bakal Beri Sambutan, Ini Rangkaian Acara HPN 2022 di Kota Kendari

Jokowi direncanakan bakal memberi sambutan di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2022. Simak lengkap rangkaian acara HPN tersebut.

Minggu, 06 Feb 2022 19:44 WIB

detikFinance

Pemerintah Nggak Bisa Jalan Sendiri Dorong Transisi Energi, Apa Solusinya?

Indonesia diyakini masih membutuhkan minyak dan gas bumi (Migas) dalam beberapa tahun ke depan sejalan dengan transisi energi yang tengah terjadi.

Kamis, 17 Nov 2022 13:25 WIB

detikNews

Puan Baru Bacakan Surpres Revisi UU ITE, Pimpinan DPR Beberkan Alasannya

Ketua DPR RI Puan Maharani baru membacakan Supres Revisi UU ITE pada rapat paripurna hari ini. Padahal surpres itu sudah diterima tahun lalu.

Kamis, 17 Nov 2022 13:17 WIB

detikNews

Termasuk Revisi UU IKN, Ini Daftar 41 RUU Usulan Prolegnas Prioritas 2023

Sebanyak 41 RUU usulan masuk Prolegnas Prioritas 2023. Salah satunya revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Rabu, 23 Nov 2022 16:34 WIB

detikFinance

3 Gebrakan Pemerintah & SKK Migas Genjot Iklim Investasi Migas di RI

SKK Migas bersama Kemenkeu melakukan kolaborasi di bidang fiskal. Mengingat anggaran Pemerintah atau alat fiskal memainkan peran penting bagi Indonesia.

Kamis, 24 Nov 2022 14:35 WIB

detikNews

Saat Kader Parpol Ingin Legislator Populer Minus Ideologi Keluar Parlemen

Anggota DPR/DPRD yang hanya bermodal populer minus ideologi dinilai merusak sistem ketatanegaraan. Alhasil, sejumlah kader parpol menggugat UU Pemilu ke MK.

Minggu, 20 Nov 2022 10:02 WIB