Pembagian kupon Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap pertama baru tersalurkan di enam kota. Artinya, dari 10 kota yang menjadi sasaran kupon BLT, masih ada empat kota yang belum tersalurkan.
Pemerintah meminta partisipasi pemerintah daerah dalam menyalurkan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini perlu untuk kelancaran program kompensasi BBM ini.
Sri Sultan Hamengkubuwono IX menilai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukan solusi bagi keterpurukan bangsa. Bahkan program itu hanya merepotkan Pemda.
Melihat adanya penolakan program BLT di tengah-tengah masyarakat karena data yang tidak valid, pihak Kecamatan Andir menunda pemberian kupon BLT kepada 3291 KK yang berhak menerima BLT.
Selalu menjadi bulan-bulanan amukan warga karena bantuan langsung tunai (BLT), 403 kepala desa (Kades) di Kabupaten Garut memutuskan untuk menolak pengucuran BLT.