detikNews

KPU dan Komisi II Sepakat Bawa Temuan BPK ke Penegak Hukum

Hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran Pemilu 2014 telah ditindaklanjuti oleh KPU.

Kamis, 02 Jul 2015 16:02 WIB

detikNews

Komisi II Minta Surat Edaran KPU Dicabut, KPU: Nanti Kita Putuskan

Hasilnya, Komisi II meminta agar Surat Edaran KPU dicabut lantaran menuai problematika soal pencalonan petahana yang berpotensi melegitimasi politik dinasti.

Jumat, 26 Jun 2015 22:02 WIB

detikNews

Soal Dinasti Politik, KPU: Kami Sudah Koordinasi dengan Mendagri

Politik Dinasti menjadi poin yang coba ditangkal oleh penyelenggara Pemilu dan DPR jelang Pilkada serentak tahun ini.

Jumat, 26 Jun 2015 20:27 WIB

detikNews

Pimpinan Komisi III Ajukan 5 Syarat agar Pilkada Serentak Tak Ditunda

Usulan agar Pilkada serentak 2015 ditunda muncul dalam rapat kerja gabungan DPR terkait pengamanan dan sengketa Pilkada.

Kamis, 25 Jun 2015 18:14 WIB

detikNews

Ketua KPU: Tak Ada Definisi Petahana di UU Pilkada

Definisi petahana (incumbent) menjadi perdebatan karena menjadi celah munculnya dinasti politik di Pilkada.

Rabu, 24 Jun 2015 19:31 WIB

detikNews

Komisi II DPR Desak KPU Cabut Surat Edaran yang Langgengkan Politik Dinasti

Komisi II DPR mulai bereaksi keras atas terbitnya Surat Edaran KPU nomor 302/VI/KPU/2015 yang disebut membuka 'kran' politik dinasti.

Rabu, 24 Jun 2015 18:54 WIB

detikNews

Dana Pilkada Membengkak, Komisi II ke KPU: Ingat, Harus Efektif!

Anggaran Pilkada serentak 2015 naik hingga 40 persen karena daerah mengajukan macam-macam kebutuhan biaya. Komisi II DPR mengingatkan KPU bahwa azaz Pilkada serentak adalah efektif dan efisien.

Kamis, 04 Jun 2015 16:31 WIB

detikNews

Peta Dukungan Revisi UU Pilkada di Komisi II: KMP Yes, KIH No, PD Labil

Usulan revisi UU Pilkada diserahkan untuk menjadi inisiatif masing-masing anggota Komisi II. KMP sudah dipastikan mendukung revisi, KIH menolak, sementara Partai Demokrat belum menentukan sikap.

Rabu, 20 Mei 2015 22:34 WIB

detikNews

Komisi II Tak Sepakat Soal Revisi UU Pilkada, Keputusan di Tangan Anggota

Akibat ada pro dan kontra terkait revisi UU Pilkada di internal Komisi II DPR, keputusan kini diserahkan kepada masing-masing anggota komisi. Anggota yang setuju revisi dapat tanda tangan untuk mengajukan inisiatif secara perseorangan.

Rabu, 20 Mei 2015 20:49 WIB

detikNews

Ini Pasal yang Ingin Ditambahkan ke UU Pilkada Demi Golkar dan PPP

Wacana revisi UU Pilkada tetap bergulir di DPR meski Presiden Joko Widodo sudah menegaskan penolakannya. Revisi di UU tersebut bertujuan untuk menambah pasal tentang partai politik yang bersengketa jelang Pilkada.

Selasa, 19 Mei 2015 18:21 WIB