detikNews

M Taufik Sangkal Adakan Barang dan Jasa Pemilu Sendiri

Mantan ketua KPUD DKI Jakarta M Taufik menyangkal habis-habisan bahwa pengadaan barang dan jasa Pemilu 2004 tidak melibatkan tim pelelangan.

Rabu, 05 Apr 2006 19:29 WIB

detikFinance

BPK Akan Segera Audit KPS

Melihat banyaknya BBM yang diselundupkan ke luar negeri, maka BPK akan melakukan audit atas Kontraktor Production Sharing (KPS).

Selasa, 04 Apr 2006 15:36 WIB

detikNews

Korupsi PLTG Muara Tawar, Polri Periksa Pejabat PLN

Mabes Polri terus mengusut kasus dugaan korupsi di PLN. Polisi memeriksa dua pejabat di jajaran PLN Jawa-Bali dalam kasus korupsi PLTG Muara Tawar.

Jumat, 31 Mar 2006 21:14 WIB

detikNews

Bendahara KPUD Jakarta Gunakan Uang Pajak Tanpa Izin

Sidang kasus korupsi KPUD DKI Jakarta dalam pengadaan barang dan jasa Pemilu 2004 kembali digelar. Ada 3 terdakwa dalam kasus ini.

Senin, 27 Mar 2006 18:10 WIB

detikFinance

DPR Minta BPKP Dibubarkan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diusulkan agar dibubarkan. Lembaga ini sebaiknya dilebur dalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Senin, 27 Mar 2006 17:16 WIB

detikFinance

Empat Pelabuhan Bakal Diaudit

Sudah menjadi rahasia umum, pelabuhan di Indonesia jadi ladang subur pungli. Ini telah lama terjadi, tapi pemerintah pemerintah baru mau mengauditnya.

Senin, 27 Mar 2006 13:42 WIB

detikNews

Agung: SBY Dengar Suara Rakyat

Tindakan Presiden SBY yang membatalkan kenaikkan TDL tahun 2006 banjir pujian. Ketua DPR Agung Laksono mendukung keputusan itu.

Kamis, 23 Mar 2006 12:58 WIB

detikNews

Depag Rogoh Rp 1,950 M Sewa Akuntan Publik

PT Aryanto Amir Yusuf dan Mawar ditunjuk sebagai akuntan publik untuk membuat laporan neraca biaya penyelenggaraan haji 2005-2006 sebesar Rp 5,5 triliun.

Rabu, 22 Mar 2006 13:03 WIB

detikFinance

Pemerintah Persilakan DPR Buat Hak Angket Blok Cepu

Keseriusan DPR membuat hak angket terkait pemilihan Exxon sebagai pemimpin Blok Cepu ditanggapi santai oleh pemerintah.

Selasa, 21 Mar 2006 11:19 WIB

detikFinance

DPR Minta BPKP Serahkan Audit Dana Tanggap Darurat NAD

DPR minta BPKP menyerahkan hasil pengawasannya atas dana tanggap darurat bencana tsunami di NAD senilai Rp 1,2 triliun dalam APBN 2005.

Senin, 20 Mar 2006 16:12 WIB