detikNews

Jadi KSP, Teten Diharapkan Perbaiki Komunikasi Pemerintah dan DPR

Komisi II sebagai mitra kerja lembaga Staf Kepresidenan punya harapan tinggi ke Teten Masduki yang baru saja dilantik jadi Kepala Staf Kepresidenan.

Rabu, 02 Sep 2015 13:07 WIB

detikNews

Komisi II Panggil KPU dan Bawaslu Terkait Pelaksanaan Pilkada 2015

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selasa, 01 Sep 2015 15:57 WIB

detikNews

Warga Bidara Cina Mengadu Soal Relokasi, DPR Minta Sertifikat Tanah

Warga RW 04 Bidara Cina, Jakarta Timur, mengadu ke Komisi II DPR terkait relokasi yang akan dilakukan Pemprov DKI.

Selasa, 01 Sep 2015 15:11 WIB

detikNews

Sambangi DPR, Gerindra Cs: Mestinya KPU Surabaya Tak Terima Rasiyo-Dhimam

Gerindra cs menyebut hal-hal yang memberatkan pelaksanaan Pilwalkot Surabaya.

Selasa, 18 Agu 2015 18:32 WIB

detikNews

Komisi II DPR: Calon Kepala Daerah di 61 Pilkada Miliki Hubungan Keluarga

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menyebut sedikitnya ada 61 daerah di mana calon kepada daerahnya memiliki hubungan keluarga

Sabtu, 11 Jul 2015 11:47 WIB

detikNews

DPR Komisi II: Putusan MK Soal Petahana Hanya Adil Bagi Sebagian Pihak

Ahmad menganggap setiap petahana cenderung ingin mempertahankan legitimasinya.

Sabtu, 11 Jul 2015 10:35 WIB

detikNews

Djohermansyah Djohan: Selamat Berkembang Biak Politik Dinasti

Djohermansyah Djohan menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang melanggengkan politik dinasti.

Kamis, 09 Jul 2015 15:07 WIB

detikNews

#TolakPolitikDinasti, Parpol Jangan Usung Keluarga Incumbent!

Komisi II DPR merespons kecewa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkan politik dinasti.

Kamis, 09 Jul 2015 13:31 WIB

detikNews

Komisi II Kecewa MK Langgengkan Politik Dinasti

Komisi II DPR menyatakan kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggengkan politik dinasti.

Kamis, 09 Jul 2015 13:12 WIB

detikNews

Restui Politik Dinasti, MK Terus Panen Kritik Keras

Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal larangan politik dinasti di UU Pilkada. Putusan MK menuai kritik dari berbagai kalangan.

Kamis, 09 Jul 2015 10:47 WIB