detikNews

LIPI: Pelaksanaan Otonomi Daerah Masih Gagal

Hasil Penelitian Pusat Penelitian Politik LIPI menunjukkan penerapan otonomi daerah di Indonesia gagal. Pemerintah harus mendorong reformasi birokrasi untuk memperbaiki kebijakan yang sebenarnya berpihak kepada rakyat ini.

Selasa, 03 Agu 2010 11:43 WIB

detikNews

Membaca Selera Publik Politik Indonesia Melalui Karya Anas Urbaningrum

Rasanya tidak berlebihan jika kita menyebut Anas Urbaningrum sebagai salah seorang intelektual politik yang dimiliki Indonesia. Pasalnya Anas sangat produktif dalam menghasilkan karya akademis.

Kamis, 20 Mei 2010 10:06 WIB

detikNews

MK Putuskan Nasib UU Larangan Penodaan Agama

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan nasib UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama. Judicial Review tersebut merupakan salah satu pengujian UU terhadap UUD 1945 dengan menghadirkan saksi terbanyak yaitu 70 orang.

Senin, 19 Apr 2010 04:48 WIB

detikNews

Perlu Penjaringan untuk Pendamping Mega

Sebagai partai besar, PDI Perjuangan harus mempersiapkan kader-kader berkualitas untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di jajaran DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Karena itu, perlu dilakukan penjaringan dengan menggelar semacam kompetisi.

Senin, 29 Mar 2010 02:40 WIB

detikNews

Setjen DPR Perlu Direformasi

Anggota DPR baru saja mendapatkan komputer dan printer senilai Rp 15 juta. Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro menilai anggaran untuk pembelian komputer itu sama sekali tidak diperlukan.

Jumat, 22 Jan 2010 14:30 WIB

detikNews

SBY Diminta Akhiri Dramatur Century

Skandal kasus Bank Century dinilai seperti asap yang berputar dalam satu ruangan tertutup sehingga tidak berujung. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan peran Presiden SBY untuk menyelesaikannya.

Jumat, 22 Jan 2010 14:09 WIB

detikNews

Ibarat Kali, Perbatasan NKRI Dianggap Tempat Pembuangan Sampah

Masalah perbatasan NKRI sepertinya tak kunjung juga selesai. Bahkan wilayah perbatasan NKRI seringkali salah dinilai.

Jumat, 22 Jan 2010 12:02 WIB

detikNews

SBY Diminta Merampingkan Kabinet 2009-2014

Format kabinet yang terlalu banyak pos kementeriannya membuat kinerja kabinet menjadi terpecah-pecah. Perlu keberanian SBY merampingkan kabinet dengan kementerian yang kuat sehingga bisa bekerja profesional.

Selasa, 01 Sep 2009 18:42 WIB

detikNews

Kavling Ketua MPR oleh DPR Ancam Demokrasi

Posisi Ketua MPR yang harus berasal dari anggota DPR sebagaimana diatur dalam UU Parlemen akan melahirkan sistem oligkarhi baru. Cara seperti ini dinilai akan mengancam sistem demokrasi yang sedang dibangun.

Jumat, 21 Agu 2009 14:10 WIB

detikNews

Jaga Demokrasi, SBY Diminta Tolak PDIP-Golkar Masuk Kabinet

Presiden SBY diminta tidak mengajak PDIP dan Partai Golkar bergabung dalam pemerintahan. Karena kalau hal itu dilakukan dikhawatirkan merusak tatanan demokrasi yang berprinsip pada check and balances.

Kamis, 06 Agu 2009 16:33 WIB