Fraksi PDI Perjuangan DPR menolak keras kewenangan penangkapan dilakukan oleh aparat intelijen, sebagiamana draf RUU Intelijen yang diajukan pemerintah. Ketiadaan kewenangan penangkapan oleh intelijen adalah harga mati.
UU intelijen yang berpotensi memberi kewenangan intelijen untuk menangkap orang, dikritik. Intel hanya memiliki tugas mengumpulkan data dan informasi. Bukan melakukan penindakan pada target.
Studi banding anggota DPR ke luar negeri menghabiskan dana puluhan miliar. Sementara hasilnya tidak bisa diharapkan. Tidak heran bila 78 persen masyarakat menolak studi banding DPR.
Berbagai cara dilakukan untuk mengendalikan populasi kendaraan. AS bahkan berencana menerapkan pajak baru bagi para pengendara yang besarannya tergantung pada berapa jauh mereka mengemudi.
Rakyat kembali terusik menyaksikan 'wakil-wakilnya' pelesiran ke luar negeri dengan term demokratis yang legal, studi banding. DPR pun harus siap menerima protes terhadap political behaviour tersebut.
Fraksi PAN secara resmi menyampaikan sikap penolakannya terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR. Sikap ini disampaikan langsung dalam Sidang Paripurna DPR.