detikNews

Rencana Perppu ISIS Harus Perhatikan Putusan MK yang Batalkan UU Bom Bali

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menyarankan agar pemerintah segera membuat Perppu terkait kelompok ISIS. Usulan itu diharapkan memperhatikan putusan MK pada tahun 2004 silam.

Selasa, 24 Mar 2015 14:18 WIB

detikNews

Tantowi Yahya: Paspor Diplomatik Kebutuhan Mendesak Anggota Dewan

DPR telah sepakat untuk memberikan paspor diplomatik tak hanya kepada pimpinan, tapi juga anggota dewan. Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya menyatakan bahwa paspor tersebut sangat dibutuhkan.

Selasa, 24 Mar 2015 10:57 WIB

detikNews

Paspor Diplomatik Diterbitkan untuk Anggota DPR Rawan Penyalahgunaan

Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan paspor diplomatik bila wacana Ketua DPR Setya Novanto terealisasi, yaitu adanya potensi paspor diplomatik itu digunakan untuk kepentingan di luar tugas diplomatik.

Selasa, 24 Mar 2015 07:00 WIB

detikNews

Ini Aspek yang Harus Dicermati Soal Paspor Diplomatik untuk Anggota DPR

"Paspor diplomatik sangat erat berkaitan dengan masalah kekebalam diplomatik (diplomatic immunity). Kekebalan diplomatik mendapat pengaturan secara khusus dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatic 1961 yang telah Indonesia ikuti," kata Hikmahanto Juwana.

Selasa, 24 Mar 2015 06:15 WIB

detikFinance

Cerita Menteri ESDM yang Di-Bully Gara-gara Lelang Jabatan

Menteri ESDM Sudirman Said sejak awal menjabat mempunyai kebijakan lelang jabatan bagi para petinggi di kementeriannya termasuk eselon I.

Senin, 23 Mar 2015 17:54 WIB

detikNews

Wakapolri: Supaya Dasar Hukumnya Jelas, Segera Buat Perppu ISIS

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menyarankan agar pemerintah segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait kelompok ISIS. Menurutnya Perppu itu perlu untuk menangani permasalahan adanya WNI yang bergabung dengan ISIS.

Senin, 23 Mar 2015 12:44 WIB

detikNews

Perppu ISIS Bagi WNI Tak Perlu, Cukup Jerat dengan Pasal Ini

Pemerintah menggagas mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang mengatur WNI yang terlibat dalam gerakan ISIS. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana meminta pemerintah mengurungkan niatnya itu.

Jumat, 20 Mar 2015 11:11 WIB

detikNews

Aktivis Antikorupsi: Kalau Presiden Tak Dengarkan, Rakyat akan Gerak Sendiri

Para aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil memberikan mandat berupa Surat Keputusan Rakyat pada Tim 9 untuk menghentikan aksi kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK serta pendukung pemberantasan korupsi. Bila Presiden Jokowi tak mendengarkan, masyarakat akan bergerak sendiri.

Minggu, 08 Mar 2015 17:26 WIB

detikNews

Jimly Soal Kriminalisasi KPK: Nanti Saya akan Berdialog dengan Wapres

Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg Pratikno meminta kriminalisasi oleh polisi terhadap KPK dan para pendukungnya disetop. Namun Wapres Jusuf Kalla tak sependapat apa yang dilakukan polisi adalah bentuk kriminalisasi. Anggota Tim 9 Jimly Asshiddiqie berencana bertemu dengan Wapres JK. Menjelaskan apa?

Minggu, 08 Mar 2015 15:54 WIB

detikNews

Tim 9 akan Sampaikan Mandat Rakyat Soal KPK vs Polri ke Presiden Jokowi

Tim 9 mendapat mandat dari ratusan organisasi atau koalisi untuk segera menyelesaikan kisruh KPK vs Polri. Tim 9 akan meneruskannya ke Presiden Joko Widodo dengan agenda permintaan penghentian pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.

Minggu, 08 Mar 2015 14:54 WIB